JAKARTA, Bernas.id – Rencana pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016, terkait Wajib Pajak (WP) yang mengikuti amnesti pajak ataupun yang tidak, disambut positif Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI).
Menurut Ketua Harian APROBI, Paulus Tjakrawan, langkah ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk membenahi kondisi perpajakan di Indonesia yang selama beberapa tahun ini pencapaiannya masih di bawah target.
?Tentunya kami minta kalangan pengusaha untuk menggunakan kesempatan ini,? ujar Paulus.
Dirinya menilai program amnesti pajak yang sebelumnya dilakukan Kemenkeu belum berjalan secara baik, karena masih ada beberapa pengusaha yang belum mendaftarkan kekayaannya.
?Sebetulnya sebagian besar sudah mengikuti, namun mungkin ada yang mengikuti di saat-saat terakhir. Seringkali Wajib Pajak juga terlambat,? tambah Paulus.
Dengan kehadiran amnesty pajak berikutnya ini, Paulus berharap perlu dilakukan sosialisasi atas peraturan yang baru, dan disatu sisi dibutuhkan kesadaran membayar pajak dari masing-masing pelaku usaha.
?Yang sulit adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia bahwa membayar pajak adalah sebuah kewajiban. Karena itu kewajiban membayar pajak sudah harus dimulai dari pendidikan sejak kecil,? terang Paulus.