JAKARTA, Bernas.id ? Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membahas perizinan dan pengawasan obat. Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA BPOM Nurma Hidayati meminta KPK ikut mengawasi perizinan obat yang akan beredar di pasaran.
“Jadi Badan POM ini kan tugasnya pengawasan obat dan makanan, gimana kami melakukan pengawasan, baik dari pre-market, jadi sebelum produk itu beredar hingga produk itu berada di pasaran. Tentunya salah satunya terkait perizinan, bagaimana perizinan ini tetap, sesuai dengan kaidah-kaidah pemerintahan yang bersih, akuntabel, nah inilah yang diantisipasi untuk ke depannya tetap seperti itu,” terang Nurma usai bertemu pimpinan KPK di gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/10/17).
Ia menjelaskan keputusan menggandeng KPK ini untuk menghindari konflik lembaga karena perizinan dan pengawasan obat sangat rawan bermasalah.
Nurma menambahkan proses perizinan selalu berhadapan dengan pihak pengusaha maupu pelaku usaha di daerah.
“Ini hanya antisipasi saja, karena ini berpotensi, supaya tidak ada conflict of interest, karena kita di dalam melakukan bisnis proses, tentunya berinteraksi pihak-pihak luar, dengan pelaku usaha, kita juga ada di daerah-daerah, nah ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Justru kita menjaga supaya tidak ada masalah tersebut,” ungkapnya.
Sementara, Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan menyebutkan sudah melakukan kajian tentang perizinan dan pengawasan obat di Badan POM. Hasilnya, peredaran obat di Indonesia harus dibatasi.
“Ada beberapa hal, hasil penelitian tersebut, di antara lain bagaimana supaya peredaran obat itu bisa dibatasi, seperti itu,” kata Basaria.