JAKARTA, Bernas.id ? Proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt yang dicanangkan Presiden Joko Widodo menjadi sorotan. Pasalnya, permintaan listrik semakin berkurang jika terus ditambah pasokannya justru akan memberatkan Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Presiden Joko Widodo pun berencana untuk menurunkan target program 35.000 megawatt pada tahun 2019. Rencana itu disampaikan Jokowi saat meresmikan proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Jawa 7, 9, dan 10 di Desa Terate, Serang, Banten, Kamis (5/10/17) lalu.
PT PLN (Persero) sebagai pihak operator pun mendukung langkah pemerintah tersebut.
Hal itu dilihat dari pertumbuhan energi yang belum sesuai dengan target program 35.000 MW.
“Melihat perkembangan dan pertumbuhan energi yang saat ini, mungkin tidak seperti kita ekspektasi di awal waktu kita luncurkan program ini dan inilah yang membutuhkan penyesuaian seperti yang sudah disampaikan,” ungkap Direktur Perencanaan Korporat PLN, Syofvi Felienty Roekman, di kantor PLN Pusat, Jakarta, Selasa (17/10/17).
Baca Juga Bukan Mangkrak! Menko Darmin: Proyek Listrik 35.000 Berpotensi Sia-sia Karena Ini
Namun, pihaknya masih belum bisa menyebut jumlah target yang akan direvisi atau disesuaikan dengan kebutuhan energi listrik di Tanah Air. PLN pun masih melakukan perhitungan terhadap pertumbuhan kebutuhan listrik 2018 dan 2019.
“Karena PLN sendiri harus mengatur ritme, jangan sampai nanti over jadi kami terus melakukan review terhadap beban yang ada.
PLN harus berpikir bagaimana encourage beban ini supaya tumbuh yang kita harapkan ke depan,” jelasnya.
Baca Juga Jokowi: Target 35.000 MW Sesuaikan Pertumbuhan Ekonomi Agar Tak Bebani PLN