JAKARTA, HarianBernas.com – Presiden Joko Widodo terus mengejar pembangunan infrastruktur berupa Tol Trans Sumatera. Masih ada kendala yang menghambat pembangunan tol di Pulau Sumatera itu, yakni pengadaan lahan. Hal ini masih menjadi tantangan pemerintah dalam mencapai target-target yang ditetapkan.
Diungkapkan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna, kendala pengadaan lahan seperti yang ada pada ruas Tol Bakauheni?Terbanggi Besar.
Di sana, terdapat sengketa antara pemilik lahan dengan penggarap, proses ganti rugi yang belum berjalan, juga ada lintasan tol yang melewati kawasan hutan produksi sepanjang 13,6 kilometer.
“Tapi ini kan kita proses. Kayak di hutan, kan ada proses izin pinjam pakainya, nanti kepada penggarap di sana, kalau dia punya sertifikat, tinggal diproses appraisal-nya. Kalau tidak punya sertifikat, ada mekanismenya juga,” ungkapnya di Jakarta, Jumat (11/8/17).
Baca Juga Jokowi Tinjau Proyek Tol Pekanbaru-Dumai, Begini Perkembangannya
Sementara, jadwal operasi beberapa ruas Tol Trans Sumatera menjadi mundur karena pengadaan lahan yang harus melalui berbagai mekanisme persidangan hingga konsinyasi.
Meski demikian, Herry mengaku waktu operasi yang mundur masih dalam perkiraan sehingga target masih tercapai.
“Jadi kendalanya waktu. Karena memang harus dikebut. Tapi semua berjalan.
Evaluasi kami waktu ke Lampung kemarin, bergerak kok. Jadi ada target-target waktu untuk kita selesaikan, kalau yang dari Selatan, sebelum Asian Games 2018 tahun depan. Tinggal upaya percepatan di pelaksanaan saja.
Memang masih tetap harus simultan antara tanah dan konstruksinya,? terangnya.