SOLO, HarianBernas.com ? Presiden Joko Widodo membuka Simposium Internasional Mahkamah Konstitusi di Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (9/8/17).
Di hadapan para ketua atau pimpinan Mahkamah Konstitusi maupun institusi sejenis dari berbagai negara beserta tamu undangan, pria yang akrab disapa Jokowi itu menjelaskan bahwa konstitusi dalam implementasinya juga dapat mencegah munculnya mobokrasi yang memaksakan kehendak atas nama jumlah massa.
Harapannya dengan menjaga konstitusi negara yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, terbentuk koridor kehidupan demokrasi dalam bernegara. Namun, Indonesia masih memiliki tantangan besar dalam menjalankan konstitusinya.
Ada berbagai perubahan serta kondisi yang tak menentu mendorong Indonesia maupun dunia untuk menjadi konstitusi bisa dipahami dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
“Dunia berubah dengan cepat. Banyak hal-hal baru yang muncul dibandingkan dengan dahulu saat konstitusi negara kita masing-masing disusun.
Tantangan-tantangan baru terus bermunculan seperti radikalisme, terorisme, globalisasi, perdagangan narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan senjata, kejahatan siber, dan banyak lagi,” ungkapnya.
Baca Juga BNPT: Paham Radikalisme Bertebaran Tapi Masyarakat Indonesia Toleran Pasif
Karenanya, Mahkamah Konstitusi di tengah terpaan gelombang tantangan tersebut menjadi sangat penting. Dalam praktiknya, kata Jokowi, Mahkamah Konstitusi menjadi pijar yang menerangi pemahaman sebuah negara.
“Mahkamah Konstitusi lah yang menginterpretasikan konstitusi sehingga dapat terus menjadi pegangan dan menjadi muara inspirasi bangsa dan negara dalam menjawab tantangan-tantangan baru,” imbuhnya.
Baca Juga Ketua PBNU: Radikalisme dan Terorisme Berkedok Agama Sejak Lama

