3 Agenda Penentu Indonesia Menjadi Negara Berpendapatan Tinggi Menurut Ekonom CORE

Pada 6 Juli 2026, Yusuf Rendy Manilet, Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, menegaskan bahwa Indonesia menghadapi persimpangan kritis dalam perjalanan menuju status negara berpendapatan tinggi.

Lembaga think tank terkemuka ini telah mengidentifikasi tiga agenda penentu yang tidak hanya strategis, tetapi juga urgent untuk dieksekusi secara optimal dalam menghadapi disruption teknologi AI yang sedang mengubah dinamika produktivitas global.

Konteks ini menjadi semakin relevan mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal keempat 2025 mencapai 5,08 persen, menunjukkan momentum positif namun masih memerlukan akselerasi untuk mencapai target pertumbuhan konsisten hasil yang ketat persen per tahun yang diperlukan untuk menjadi negara berpendapatan tinggi.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi digital terhadap PDB Indonesia telah mencapai 8,2 persen pada 2025, namun masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Vietnam dan Thailand yang lebih agresif mengadopsi teknologi AI dalam ekosistem bisnis mereka.

Urgensi Transformasi di Era AI 2026

Tingkat pengangguran terbuka Indonesia masih berada di angka 4,91 persen (Agustus 2024), dan data ini menjadi signal penting tentang risiko displacement tenaga kerja akibat adopsi AI yang tidak diimbangi dengan strategi reskilling yang komprehensif.

Sektor informasi dan komunikasi menunjukkan upah rata-rata tertinggi di Rp 5.240.000 per bulan, menciptakan gap signifikan dengan sektor-sektor tradisional yang belum terdigitalisasi.

Manilet memandang bahwa keterlambatan eksekusi ketiga agenda akan memperdalam kesenjangan dengan negara-negara yang lebih agresif.

Risiko ini bukan hanya ekonomis, tetapi juga sosial: pengangguran teknologi akan meningkat drastis jika program reskilling tidak dimulai segera, terutama untuk generasi milenial dan Gen Z yang mencari kepastian karir di era transformasi digital ini.

Trending topics di Google Trends menunjukkan pencarian tinggi untuk "universitas pembangunan nasional veteran jakarta" dengan traffic lebih dari 2.000 per hari pada periode yang sama, mengindikasikan bahwa publik Indonesia semakin concern terhadap institusi pendidikan yang relevan dengan skill development dan workforce transformation.

Sentiment publik menunjukkan awareness yang tinggi terhadap urgency transformasi ekonomi di era AI.

Tiga Pilar Strategis untuk Akselerasi Ekonomi

Berdasarkan analisis CORE dan riset tim investigasi Bernas, ketiga agenda penentu tersebut dapat diintegrasikan dalam framework strategis "Tiga Pilar Ekonomi Indonesia 2026-2030" yang menghubungkan transformasi ekonomi dengan akselerasi teknologi AI.

Pilar pertama adalah Inovasi dan Human Capital Development.

Akselerasi reskilling 10 juta tenaga kerja melalui partnership antara universitas, industri, dan platform learning berbasis AI harus menjadi prioritas utama.

Hal ini sejalan dengan 7 Strategi Transformasi Digital Surabaya Menuju Visi Besar Indonesia Emas 2045, di mana talenta lokal menjadi fondasi transformasi digital regional.

Investasi dalam human capital bukan hanya tentang meningkatkan skill teknis, tetapi juga membangun mindset adaptif dan entrepreneurial untuk mengoperasikan serta mengembangkan teknologi AI.

Pilar kedua adalah Digital Infrastructure dan Adoption at Scale.

Investasi infrastruktur digital dan cloud computing nasional yang mendukung adopsi AI di UMKM dan sektor tradisional menjadi kunci akselerasi produktivitas.

Target ambisius harus ditetapkan: 80 persen UMKM mengadopsi minimal satu solusi AI-driven pada 2028.

Sektor manufaktur, logistik, dan keuangan dapat meningkatkan produktivitas hingga 30-40 persen melalui adopsi teknologi AI yang tepat sasaran.

Pilar ketiga adalah Regulatory Clarity dan Governance Framework.

Pemerintah Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming harus mengeluarkan national AI strategy yang jelas, tax incentive untuk R&D AI, dan framework governance yang melindungi data lokal sambil mendorong inovasi.

Tanpa clarity regulasi, investor global akan ragu untuk memperluas operasi di Indonesia, dan perusahaan lokal akan tertinggal dalam race adopsi teknologi.

Dampak Makroekonomi dan Business Impact

Gini Ratio Indonesia pada September 2025 mencapai 0,379, menunjukkan ketimpangan yang masih signifikan.

Eksekusi ketiga agenda akan berdampak langsung pada pengurangan kesenjangan ini melalui penciptaan lapangan kerja baru di sektor teknologi dan inovasi.

Seperti yang dibahas dalam Kemensetneg Gelar FGD Penyusunan SOP Project Management Kerja Sama Selatan-Selatan, kolaborasi strategis antar institusi menjadi kunci kesuksesan implementasi agenda makro ini.

Sektor UMKM Indonesia, yang merepresentasikan 99 persen dari total bisnis nasional, menghadapi pressure akut untuk digitalisasi atau akan tertinggal.

Perusahaan multinasional akan selektif dalam ekspansi di Indonesia jika ekosistem inovasi dan human capital development tidak memadai.

Valuasi startup tech Indonesia akan dipengaruhi oleh clarity kebijakan pemerintah terhadap ketiga agenda ekonomi strategis ini.

Data dari Alchem1st AI menunjukkan Regional Efficiency Index Indonesia mencapai 78,4 skor pada Q1 2026, sementara efektivitas penyerapan APBD mencapai 82,1 persen pada tahun fiskal 2025.

Angka-angka ini menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah untuk mengeksekusi kebijakan besar sudah tersedia; yang dibutuhkan adalah political will dan coordination yang kuat antar kementerian.

Kompetisi Regional dan Jendela Peluang

Kompetisi dengan Vietnam, Thailand, dan Filipina untuk menarik investasi tech semakin ketat.

Vietnam telah menunjukkan pertumbuhan startup tech yang lebih cepat, sementara Thailand fokus pada digital economy strategy yang terintegrasi.

Indonesia memiliki jendela peluang emas untuk memanfaatkan populasi besar dan pasar domestik yang luas, namun hanya jika ketiga agenda ini dieksekusi dengan cepat dan terukur.

Risiko stagnasi pertumbuhan ekonomi sangat nyata jika ketiga agenda tidak terprioritaskan.

Hilangnya momen emas untuk menarik investasi teknologi global akan memaksa Indonesia untuk terus bergantung pada sektor ekstraktif dan manufaktur tradisional, yang tidak akan cukup untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi.

Momentum Pemerintahan Prabowo-Gibran

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming memiliki momentum untuk membuat keputusan transformatif.

Urgensi global terhadap transformasi AI memberikan tailwind untuk menarik investasi dan partnership internasional.

Namun, window of opportunity ini tidak akan bertahan lama—kompetitor regional sudah bergerak cepat.

Manilet dan CORE Indonesia menekankan bahwa setiap bulan keterlambatan akan menambah beban adjustment yang harus ditanggung ekonomi Indonesia di masa depan.

Output yang diharapkan dari eksekusi optimal ketiga agenda adalah peningkatan produktivitas ekonomi sebesar 25-30 persen, penciptaan 5 juta job baru di sektor teknologi dan inovasi, dan akselerasi pencapaian status negara berpendapatan tinggi dengan baseline pertumbuhan PDB kemenangan tipis persen per tahun.

Seperti yang tercermin dalam Pemprov Kalsel Gelar Apel Kesiapsiagaan Hadapi Ancaman Karhutla, kesiapsiagaan dan koordinasi lintas level pemerintahan adalah fondasi kesuksesan eksekusi kebijakan besar di Indonesia.

Kesuksesan atau kegagalan eksekusi ketiga agenda ini akan menentukan trajektori ekonomi Indonesia untuk dekade berikutnya.

Publik dan investor global sedang menunggu signal konkret dari pemerintahan untuk melihat seberapa serius komitmen terhadap transformasi ekonomi digital ini.