JAKARTA, HarianBernas.com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut agar majelis hakim PN. Tipikor Jakarta, menghukum terdakwa Doddy Aryanto Supeno dengan hukuman lima tahun penjara, denda Rp 150 juta, subsidair 3 bulan kurungan.
Jaksa meyakini Direktur PT. Kreasi Dunia Keluarga (anak perusahaan Lippo Group), terbukti memberikan uang suap sebesar Rp 150 juta kepada Panitera PN.
Jakarta Pusat Edy Nasution.
Pemberian uang dilakukan agar Edy menunda proses pelaksanaan “aanmaning” atau peringatan eksekusi terhadap dua perusahaan Lippo Group, atas nama PT. Metropolitan Tirta Perdana (MTP), dan menerima pendaftaran peninjauan kembali PT. Across Asia Limited (AAL), meskipun waktu pengajuan PK tersebut telah melewati batas yang ditetapkan undang-undang.
“Menuntut supaya majelis hakim tindak pidana korupsi pada PN.Tipikor Jakarta, menyatakan kepada terdakwa Doddy Aryanto Supeno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” kata Herry Ratna Putra, di PN.
Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (31/8/16).
Dalam analisa yuiridisnya, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ditambah alat bukti lain seperti keterangan saksi, terdakwa, ahli, bukti surat, dan petunjuk, asisten petinggi Lippo Grup Edy Sindoro tersebut, dinilai terbukti melanggar dakwaan pertama, yakni Pasal 5 ayat 1 UU No.31 Tahu 1999 sebagaiman diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, Jo Pasal 5 ayat 1 ke-1 KUHP.
“Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai asisten Eddy Sindoro yang sering ditugaskan mengantar dokumen termasuk uang kepada pihak-pihak lain sesuai perintah Eddy Sindoro melalui Wresti Kristian Hesti,” ujar Tito Jaelani.
Dalam menjatuhkan putusan tersebut, jaksa mempertimbangkan berbagai ha-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai bahan pertimbangan dalam menuntut terdakwa Dody.
Hal yang memberatkan, perbuatan yang dilakukan oleh Doddy, dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan serta memberikan keterangan berbelit-belit dalam persidangan. Sedangkan, hal-hal yang meringankan, Doddy dianggap sopan selama menjalani proses sidang.
Menanggapi tuntutannya, melalui penasehat hukumnya, akan mengajukan nota pembelaan (pledoi) pada persidangan selanjtunya.
Sebelumnya, dalam surat dakwaan terdakwa Dody, Dody didakwa secara bersama-sama dengan pegawai (bagian legal) PT Artha Pratama Anugerah Wresti Kristian Hesti, Presiden Direktur PT Paramount Enterprise Ervan Adi Nugroho, dan Presiden Komisaris Lippo Group Eddy Sindoro, memberikan suap seebsar Rp 150 juta kepada Panitera PN. Jakarta Pusat Edy Nasution.
Pemberian uang dilakukan Doddy agar Edy Nasution menunda proses pelaksanaan “aanmaning” atau peringatan eksekusi terhadap PT Metropolitan Tirta Perdana (MTP), dan menerima pendaftaran peninjauan kembali PT Across Asia Limited (AAL) meskipun waktu pengajuan PK tersebut telah melewati batas yang ditetapkan undang-undang.
Kedua perusahaan tersebut merupakan beberap perusahaan yang berafiliasi dengan Lippo Group.