JAKARTA, HarianBernas.com — Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan segera menindaklanjuti penghentian program atau proyek survei, pencarian data, dan informasi di berbagai kementerian atau lembaga. Menyusul keputusan Presiden Joko Widodo terkait pengumpulan data yang kini terpusat Badan Pusat Statistik (BPS).
“Nanti akan kita tindaklanjuti, tidak diberikan biaya lagi kecuali ke BPS saja,” kata Kepala Bappenas Sofyan Djalil di Jakarta, Rabu (27/4/16).
Presiden Jokowi menilai di Indonesia memiliki banyak versi data dan informasi di berbagai kementerian atau lembaga yang berbeda-beda. Menurutnya, data-data yang tidak seragam itu menyulitkan pengambilan kebijakan oleh pemerintah atau kementerian.
Presiden pun memberikan contoh angka produksi beras, angka produksi jagung, dan angka tenaga kerja yang seluruhnya berbeda versi.
Sofyan Djalil mengatakan penggunaan satu data dari BPS akan mulai dilakukan untuk perencanaan program tahun anggaran 2017.
Ia melanjutkan Bappenas sedang mengkoordinasikan ?one data Indonesia? sehingga semua data akan sama dan nantinya akan disharingkan.
Bappenas tengah menggkoordinasikan pusat data di seluruh kementerian atau lembaga untuk diintegrasikan menjadi satu data yang komprehensif.