BPN Ajukan Dana Lebihi PMK

BPN Ajukan Dana Lebihi PMK
* Pengukuran Bandara Temon Ditunda

JOGJA — Rencana pelaksanaan pengukuran lahan bandara internasional di Temon, Kulonprogo belum bisa dilanjutkan.

Sebab, Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY mengajukan anggaran melebihi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Dalam PMK Nomor 13/PMK.02/2013 mematok anggaran maksimal untuk biaya tersebut Rp 1,6 miliar.

Namun, oleh BPN DIY justru mengajukan anggaran pengukuran lahan bandara senilai Rp 9 miliar.

“Karena usulan BPN DIY melebihi PMK maka kita juga tidak berani jalan, karena jika nekat nantinya bisa bermasalah,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Tavip Agus Rayanto, saat ditemui di DPRD DIY, Selasa (10/11).

Tavip menjelaskan anggaran untuk biaya pengukuran lahan bandara yang diusulkan BPN DIY senilai Rp 9 miliar sudah disediakan oleh PT Angkasa Pura.

“Tapi setelah mau dilaksanakan nggak berani karena ada ketentuan PMK dengan batas anggaran Rp 1,6 miliar.

Karena melebihi standarisasi, pemerintah dengan aturan gitu kan nggak boleh nekad,” jelasnya lagi.

Ia mengatakan, anggaran Rp 9 miliar tersebut sebenarnya sudah dihitung sesuai perkiraaan.

Selain lahan yang diukur luas, sekitar 600 hektar, anggaran juga sudah diperkirakan dengan dimensi sosial.

“Dimensi sosialnya kan juga dihitung, pengamanan dari kepolisian berapa dan lainnya,” ungkap Tavip.

Lantaran terbentur dengan PMK, Pemda DIY saat sedang berusaha agar ada revisi PMK.

Tujuannya agar tidak ada kekuatiran hukum saat pelaksanaan.

Untuk upaya revisi PMK, Pemda DIY saat ini sedang berkonsultasi dengan Kejaksanan Tinggi (Kejati) DIY yang sudah membentuk Tim Pengawal, Pengamananan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).

“Kita sudah ketemu dengan Pak Anton (Kepala Kejati DIY), sebenarnya hitungannya seperti apa sih.

Untuk revisi (PMK) kita masih menunggu dari Kejaksaan sebagai pendampingan,” jelas Tavip.

Saat wartawan mencoba konfirmasi Kepala BPN DIY Arie Yuwirin tak ada keterangan apapun.

Pejabat publik ini sulit dimintai keterangan meski sebelumnya juga telah berulangkali wartawan mencoba menghubungi nomer ponselnya.

Dibagian lain Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY Tony T Spontana membenarkan jika tim dari Pemda DIY dan BPN DIY telah meminta masukan perihal anggaran operasional lapangan tim pengukuran lahan calon lokasi bandara.

Dalam pertemuanan yang digelar di kantor Kejati DIY itu, pihaknya mengingatkan agar BPN  mentaati aturan.

Yaitu untuk tahun 2015 tetap pakai pagu anggaran maksimal Rp 1,6 miliar sesuai PMK 13 Tahun 2013.

“Tujuannya agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan hukum.

Jadi tetap pagunya maksimal Rp 1,6 miliar.

Sedangkan untuk tahun 2016, prosesnya tetap berjalan sambil menunggu apakah ada amandemen atau perubahan Permenkeu soal batasan maksimal biaya itu,” tandas dia. (age)