Sulteng Fokus Perbaiki 80 Ribu Rumah Tak Layak

Palu, Bernas.id— Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memfokuskan penanganan sekitar 80 ribu rumah tidak layak huni (RTLH) yang masuk kategori prioritas pada 2024.

Program ini mengemuka dalam jumpa pers pencapaian kinerja Tahun 2025–2026 yang dipandu Kepala Bappeda Sulteng, Arfan.

Dalam forum tersebut turut hadir perwakilan Dinas Cikasda, Dinas Pendidikan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulawesi Tengah, serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Sulteng yang memaparkan capaian lintas sektor, termasuk sektor perumahan.

Kepala Dinas Perkimtan Sulteng, Akris Fatta, mengatakan total RTLH di daerah itu mencapai 133.139 unit atau sekitar 18,21 persen dari 731 ribu rumah yang ada.

“Dari jumlah itu, sebanyak 80.694 unit masuk desil 1 sampai 4, yang menjadi fokus utama penanganan pemerintah,” kata Akris, Selasa (14/4).

Ia merinci, RTLH terbanyak berada pada kelompok desil 1 sebanyak 32.552 unit atau 40,34 persen.

Disusul desil 2 sebesar 19.340 unit (23,97 persen), desil 3 sebanyak 16.049 unit (19,88 persen), dan desil 4 sekitar 12.753 unit.

Menurutnya, penanganan dilakukan melalui dua skema, yakni pembangunan rumah baru dan rehabilitasi, bergantung pada tingkat kerusakan bangunan.

“Kalau rusak ringan cukup Rp30 juta, rusak sedang sekitar Rp50 juta, dan pembangunan baru bisa mencapai Rp80 juta hingga Rp100 juta per unit,” ujarnya.

Akris menjelaskan, banyak rumah warga miskin masih dalam kondisi memprihatinkan, seperti lantai tanah, dinding papan, hingga tidak memiliki fasilitas sanitasi yang memadai.

Pemprov Sulteng telah melakukan uji coba pembangunan di sejumlah daerah, di antaranya Kabupaten Tojo Una-Una, Donggala, Tolitoli, dan Buol.

Dalam tahap awal, pembangunan rumah bahkan dapat diselesaikan dalam waktu 13 hari.

Namun, hasil evaluasi menunjukkan anggaran Rp80 juta belum sepenuhnya memenuhi standar rumah layak, terutama pada bagian plafon dan penyelesaian akhir bangunan.

“Gubernur meminta agar rumah yang dibangun benar-benar tuntas dan layak dihuni, bukan setengah jadi,” kata Akris.

Sementara itu, Kepala Bappeda Sulteng, Arfan, menegaskan pemerintah tengah menghitung ulang standar biaya pembangunan melalui skema Standar Belanja Umum (SBU) agar program tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Saat ini, pemerintah masih melakukan verifikasi lapangan untuk menentukan kategori kerusakan rumah, mulai dari ringan, sedang, hingga berat, guna memastikan intervensi tepat sasaran.

Program perbaikan rumah ini menjadi bagian dari strategi menekan angka kemiskinan Sulteng yang berada di kisaran 10,52 persen, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.