Ancaman Polusi Udara dan Kesiapan Daerah Mengantisipasi

Oleh : Salim, S.Sos., M.Si., CGCAE

Pemerhati lingkungan Sulawesi Tengah 

Ekspansi industri di berbagai daerah, termasuk Sulawesi Tengah, dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan signifikan.

Kawasan seperti Morowali menjadi simbol keberhasilan hilirisasi nasional.

Namun, di balik capaian tersebut, tersimpan potensi ancaman yang kerap luput dari perhatian: penurunan kualitas lingkungan, terutama udara.

Persoalan ini bukan sekadar isu lokal, melainkan bagian dari tantangan pembangunan nasional.

Pengalaman di berbagai wilayah industri menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas produksi hampir selalu berbanding lurus dengan risiko pencemaran udara.

Jika tidak diantisipasi sejak dini, dampaknya bukan hanya pada lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat, termasuk meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan (ISPA).

Di Sulawesi Tengah, sejumlah wilayah seperti Morowali, Kota Palu, dan Donggala mulai menghadapi tekanan serupa.

Aktivitas industri yang mengelilingi kawasan permukiman menuntut kehadiran kebijakan yang tidak hanya responsif, tetapi juga berbasis mitigasi jangka panjang.

Sayangnya, pendekatan yang ada saat ini masih cenderung reaktif, menunggu dampak terasa sebelum bertindak.

Padahal, dalam tata kelola lingkungan modern, pendekatan preventif jauh lebih efektif dan efisien.

Pemerintah daerah perlu mengambil langkah strategis dengan membangun fondasi kebijakan berbasis data dan kajian ilmiah yang independen.

Salah satu langkah awal yang dapat ditempuh adalah menginisiasi forum ilmiah, seperti seminar lingkungan berskala nasional, yang menghadirkan para pakar lintas disiplin.

Forum semacam ini bukan sekadar seremoni akademik.

Ia harus menjadi ruang konsolidasi pengetahuan untuk memetakan kondisi riil lingkungan, mengidentifikasi sumber risiko, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang terukur.

Hasilnya kemudian harus ditindaklanjuti dalam bentuk regulasi, pengawasan industri, serta program mitigasi yang konkret.

Lebih jauh, pemerintah daerah perlu melibatkan perguruan tinggi dan lembaga independen guna memastikan objektivitas kajian.

Transparansi menjadi kunci agar kebijakan lingkungan tidak terjebak dalam tarik-menarik kepentingan ekonomi dan politik.

Tanpa itu, kepercayaan publik akan sulit dibangun.

Tidak kalah penting, langkah mitigasi juga harus menyentuh aspek teknis di lapangan, seperti pengendalian emisi industri, penguatan ruang terbuka hijau, serta program penghijauan yang berkelanjutan.

Upaya ini menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan.

Di sisi lain, pemerintah tidak perlu khawatir bahwa upaya penguatan kebijakan lingkungan akan menghambat ekonomi.

Justru sebaliknya, pengelolaan lingkungan yang baik dapat menciptakan efek berganda, termasuk meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Kegiatan seperti seminar nasional, misalnya, dapat mendorong perputaran ekonomi lokal, dari sektor kuliner hingga jasa.

Namun, semua itu berpulang pada dua hal mendasar: kemauan politik dan komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk bertindak lebih awal.

Keterlambatan dalam merespons persoalan lingkungan hanya akan memperbesar risiko di masa depan, baik dari sisi kesehatan, sosial, maupun ekonomi.

Pemerintah daerah tidak boleh menunggu hingga kualitas udara memburuk dan dampaknya dirasakan luas oleh masyarakat.

Perencanaan yang matang, berbasis data, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan harus dimulai sekarang.

Sebab, menjaga kualitas udara bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan keharusan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan dan keselamatan generasi mendatang.