Polisi Bongkar Penjualan Pertalite Ilegal di Poso

Poso, Bernas.id— Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Poso mengungkap praktik penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite secara ilegal di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Kamis (9/4/2026) dini hari.

Pengungkapan kasus ini bermula saat Unit II Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Poso menggelar patroli di Desa Sulewana, Kecamatan Pamona Utara.

Dalam patroli tersebut, petugas mencurigai satu unit mobil pikap putih bernomor polisi DN 8934 EB yang dikemudikan Rustam Hutuna bersama rekannya, Safrudin alias Udin.

Saat dilakukan pemeriksaan, kendaraan tersebut kedapatan mengangkut 34 jeriken berkapasitas 35 liter dalam kondisi kosong.

Dari hasil interogasi awal, diketahui jeriken tersebut sebelumnya telah ditukar dengan sekitar 40 jeriken berisi pertalite yang telah diantar ke sebuah rumah warga di Desa Gintu, Kecamatan Lore Selatan.

Petugas kemudian melakukan pengembangan dan mendatangi lokasi yang dimaksud.

Di sebuah kios milik warga, polisi menemukan 38 jeriken berisi pertalite dengan total volume sekitar 1.330 liter yang diduga akan diperjualbelikan secara eceran di luar ketentuan.

Dalam kasus ini, polisi juga mengungkap dugaan keterlibatan seorang perempuan berinisial NP (60) yang disebut sebagai pemilik modal sekaligus pemilik kendaraan yang digunakan dalam aktivitas ilegal tersebut.

Seluruh barang bukti berupa puluhan jeriken berisi dan kosong, satu unit mobil pikap, kunci kontak, serta dokumen kendaraan telah diamankan di Polres Poso untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Sejumlah pihak terkait telah dimintai keterangan.

NP disangkakan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Kepala Satreskrim Polres Poso, Iptu I Made Deva Wiguna, menegaskan pihaknya akan menindak tegas segala bentuk penyalahgunaan BBM subsidi.

“Penegakan hukum ini merupakan komitmen Polri untuk memastikan distribusi energi bersubsidi tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak,” ujarnya.

Ia menambahkan, proses penanganan perkara akan dilakukan secara profesional dan transparan hingga tuntas.