SURABAYA, BERNAS.ID – Pemerintah terus memperkuat upaya pemberantasan premanisme sebagai bagian dari menjaga stabilitas nasional dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Hal ini ditegaskan Deputi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polhukam, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto, saat melakukan kunjungan kerja ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan Bakesbangpol Jawa Timur, Senin (12/5/2025).
“Masih banyak preman yang menyusup ke ormas untuk meminta jatah. Ini harus segera ditindak,” ujar Marsda Eko. Ia menekankan pentingnya membuka ruang pembinaan bagi para pelaku premanisme yang ingin berubah.
Baca Juga : Menko Polkam Apresiasi BNN dalam Pengungkapan Jaringan Narkoba Senilai Rp1 Triliun
Menurutnya, sesuai arahan Menko Polhukam, pemerintah harus hadir memberikan solusi agar para pelaku dapat dibina dan diberdayakan secara positif.
Bakesbangpol Jawa Timur disebut telah memetakan ormas yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah.
Koordinasi dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat terus diperkuat untuk mencegah konflik sosial sejak dini.
Sementara itu, Polres Tanjung Perak menghadapi tantangan dalam penegakan hukum, antara lain minimnya barang bukti, saksi yang enggan memberi keterangan, serta modus pelaku yang berubah-ubah dan intimidatif.
Baca Juga : Satgas Terpadu Diminta Segera Aksi Tindak Ormas Terafiliasi Premanisme di Kaltim
“Pemanfaatan intelijen lapangan dan perlindungan saksi perlu diperkuat agar pembuktian hukum lebih efektif,” jelas Marsda Eko.
Menutup kunjungan, ia menegaskan bahwa premanisme merupakan ancaman nyata terhadap ketertiban dan ekonomi masyarakat. Kemenko Polkam, lanjutnya, akan terus memantau dan mengevaluasi penanganan premanisme di berbagai daerah.
“Kita ingin masyarakat benar-benar merasakan rasa aman, bebas dari intimidasi preman,” pungkasnya. (DID)