Uang Suap Bupati Klaten Diberi Kode ?? Uang Syukuran??

Jakarta, HarianBernas.com – Untuk menyamarkan berbagi uang suap yang akan diberikan, biasanya para pelaku suap menggunakan kode atau sandi tertentu, untuk mengaburkan atau mempersulit aparat penegak hukum membongkar tindak pidana kejahatan tersebut.

Hal demikian juga terjadi dalam perkara kasus dugaan suap Bupati Klaten Sri Hartini.

Demi menyamarkan tindakannya, para pihak yang terlibat perkara ini menyamarkan uang suap yang diberikan kepada sang bupati, dengan istilah ??uang syukuran??.

Ihwal adanya hal ini dikatakan Wakil Ketua KPK Laode M Syarief.

??Dalam penelusuran laporan masyarakt kepada tim KPK agak menarik, diperoleh kode suap uang syukuran,??

kata Syarief, saat menggelar konferensi pers penetapan tersangka Bupati Klaten Sri Hartini, di kantor KPK Jakarta, Sabtu (31/12/16).

Sementara itu, terkait motif pemberian uang suap tersebut, Syarief menjelaskan bahwa uang suap diberikan dalam rangka sebagai??uang pelicin??

agar para PNS bisa menduduki jabatan yang diinginkannya.

??Pemberian ini diselidiki terkait promosi dan mutasi jabatan, kaitan pengisian susuna organisasi dan tata kerja perangkat daerah untuk mengamanatkan PP 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,??

jelasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Pada Jumat (30/12/16), Tim Satgas Penindakan KPK menangkap Bupati Klaten Sri Hartini, bersama tujuh orang pihak  lain.

Setelah dilakukan pemeriksaan intensif selama 1×24 jam, penyidik KPK memutuskan menetapkan Bupati Klaten, Provinis Jateng, Sri Hartini, sebagai tersangka penerima suap.

Selain Sri, penyidik juga menetapkan SUL ( Suramlan /PNS) sebagai tersangka pihak penyuap.

??Setelah diamankan penyidik, dan dilakukan pemeriksa awal di Polda DIY, sekitar jam 23.00 tim KPK dan para pihak diamankan tiba di gedung KPK.

Setelah 1 x 24 jam diperiksa, KPK meningkatkan status perkara ini ke penyidikan bersamaan penetapan sementara 2 tersangka, yakni SHT dan kawan-kawan, diduga sebagai penerima melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 sebagaiman diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP jo Psal 65 KUHP,??

kata Wakil Ketua KPK, Laode M.

Syarief, dalam konferensi pers di kantor KPK , Sabtu (31/12/16).

Sementara sebagai pihak pemberi, SUL disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 sebagaiman diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.