JAKARTA, BERNAS.ID – Ketua RW 05 Sunter Jaya, Wan Syafrida, menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait polemik klaim tanah oleh Kodam di wilayahnya. Ia menilai BPN bersikap kontradiktif karena di satu sisi telah menerbitkan sertifikat tanah bagi warga, namun di sisi lain menyatakan lahan tersebut masuk dalam klaim Kodam.
“Kami sudah puluhan tahun tinggal di sini, rata-rata warga menengah ke bawah. Sertifikat itu pegangan kami, bisa dipakai untuk sekolah anak atau kebutuhan lain.
Tapi sekarang, digadaikan pun tidak bisa. Apa gunanya sertifikat kalau begitu?” ujar Wan Syafrida, Rabu (10/9/2025).
Baca Juga : Tokoh Desa Adat Jatiluwih Protes, Ada Restoran Berdiri di Lahan Sengketa
Oma, demikian Wan biasa disapa, menjelaskan, klaim ini mencakup ratusan rumah di tujuh RT wilayah RW 05. Warga yang terkena dampak merasa bingung dan cemas karena hak atas tanah mereka tiba-tiba dipertanyakan. “Kami hanya ingin kejelasan.
Kalau memang sertifikat sah dikeluarkan BPN, kenapa sekarang dibilang tanah Kodam? Itu yang harus dibuka,” tegasnya.
Wan menambahkan, warga berencana menggelar perayaan 17 Agustus sebagai simbol protes sekaligus cara untuk menyuarakan persoalan ini agar mendapat perhatian publik. “Kami ingin isu ini viral, supaya pemerintah, DPRD, hingga Presiden tahu kondisi kami. Jangan sampai rakyat dibiarkan tidak berdaya,” katanya.
Baca Juga : Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Tegaskan Butuh Polri Tindak Mafia Tanah
Menurutnya, persoalan ini muncul setelah adanya rencana pembangunan jalan tol Semanan.
Warga sempat dijanjikan ganti untung, namun tiba-tiba keluar klaim Kodam yang membuat posisi warga makin terjepit.
“Awalnya ada rapat di kelurahan, katanya tanah akan diganti dengan harga di atas rata-rata. Tapi belakangan muncul klaim Kodam. Ini jelas merugikan kami,” ungkapnya.
Ia berharap DPRD DKI, terutama anggota dewan dari dapil Tanjung Priok, tidak menutup mata dan bisa membantu memperjuangkan nasib warga. “Kami minta wakil rakyat ikut bicara, karena kami tidak bisa melawan sendiri.
BPN dan pemerintah harus membuka masalah ini secara transparan,” tutupnya. (DID)