YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) di Kota Yogyakarta terjadi perubahan. Warga tergolong desil 6 sampai 10 di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tak lagi mendapatkan bantuan.
Kebijakan tersebut menuai keluhan warga dari sekolah swasta yang tak bisa membayar sekolah. Merespons hal itu DPRD Kota Yogyakarta mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memiliki regulasi baru.
Demi memberi akses warga tak mampu yang masuk desil 6 sampai 10.
Penyebab Permasalahan
Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Darini, mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat bersifat fluktuatif. Banyak warga yang sebelumnya hidup berkecukupan, mendadak jatuh miskin akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Sialnya, status sosial mereka dalam sistem pendataan belum termutakhirkan.
"Banyak warga yang datang ke kami untuk mengajukan JPD.
Begitu dicek sistem baru yang berbasis DTSEN ini, mereka kaget, 'Kok kami masuk DTSEN 6 atau DTSEN 7, Bu?'. Padahal situasi riil di lapangan, kondisi ekonomi mereka sedang jatuh.
Sementara aturan saat ini mengunci bahwa hanya DTSEN 1 sampai 5 yang bisa mengakses JPD," ujar Darini dalam koordinasi lintas sektor bersama Dinas Sosial, Disdikpora, dan BPS Kota Yogyakarta, Jumat (26/6/2026).
Solusi yang Diharapkan
Darini menekankan, jika mengandalkan proses pemutakhiran data reguler yang memakan waktu hingga tiga bulan, nasib pendidikan anak-anak tersebut taruhannya.
Oleh karena itu, legislatif mendorong adanya intervensi kebijakan khusus dari Pemerintah Kota Yogyakarta berbasis kearifan lokal atau local wisdom berbentuk Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Wali Kota (Perwal).
"Pendidikan adalah hak konstitusi. Jangan sampai ada anak yang putus sekolah atau tertahan ijazahnya hanya karena datanya tidak valid. Dulu sebelum ada sistem DTSEN, kita pakai parameter KSJPS (Kartu Satuan Jaminan Kesejahteraan Sosial) atau KMS.
Warga yang anaknya sekolah swasta yang tidak mampu cukup melampirkan surat keterangan kurang bayar dari sekolah. Nah, kebuntuan regulasi DTSEN ini yang harus kita intervensi dengan kebijakan lokal," tegas Darini.
Meski demikian, pihaknya mengingatkan eksekutif agar payung hukum baru ini nantinya dirumuskan secara cermat agar tidak cacat hukum.
Tanggapan dari Pemerintah
Merespons desakan legislatif, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta, Budi Asrori Santosa, mengakui adanya gelombang komplain dari masyarakat yang riil di lapangan kesulitan membayar biaya sekolah namun tereliminasi dari database kemiskinan pusat.
Namun, Budi mengingatkan bahwa setiap perubahan kebijakan atau penambahan cakupan intervensi anggaran daerah harus dilandasi oleh basis data yang valid, bukan sekadar asumsi atau lonjakan tren sesaat.
"Kita memang harus berhati-hati. Apa yang ditentukan Kemensos melalui data DTSEN atau DTKS bisa saja kita analogikan, tapi belum tentu sepenuhnya akurat di lapangan.
Kami menyerap aspirasi ini, namun kita perlu diskusikan mendalam dengan pihak berkompeten lainnya seperti BPJS, termasuk melakukan studi komparasi dengan daerah lain seperti DKI Jakarta," kata Budi Asrori.
Disdikpora berjanji akan melakukan simulasi dan mencermati grafik data secara objektif agar formulasi kebijakan baru ini tepat saran.
"Intinya adalah bagaimana kita mengantisipasi agar warga yang memang benar-benar layak dibantu, bisa terfasilitasi tanpa menabrak regulasi yang ada," pungkasnya.