Misteri Tercekiknya 'Emas Hitam' Kalbar: Mengapa UMKM Kita Jago Kandang Saat Produk Malaysia Menjarah Perbatasan?

PONTIANAK, 24 Mei 2024.

Bayangkan Anda adalah seorang perajin anyaman rotan di pelosok Kalimantan Barat yang melihat produk serupa dari negara tetangga mejeng gagah di etalase digital global.

Sementara itu, untuk mengirim barang ke Jakarta saja, ongkos kirimnya seringkali lebih mahal daripada harga bahan bakunya sendiri.

Ini bukan sekadar keluhan receh, melainkan potret 'kematian perlahan' daya saing lokal di tanah sendiri.

Warga di perbatasan Entikong hingga Aruk sudah lama merasakan getirnya realita: lebih murah membeli barang dari Kuching daripada dari Pontianak.

Mengapa akses pasar yang seharusnya terbuka lebar justru terasa seperti tembok raksasa yang mustahil ditembus oleh pengusaha kecil kita?

Rasa frustrasi ini menjalar, mengubah harapan menjadi apatis yang akut di kalangan pelaku usaha mikro.

Sekarang, mari kita tantang para pembuat kebijakan dan pakar ekonomi regional: Diapakan data penderitaan ini agar berubah menjadi emas?

Apa yang sedang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Kalbar selain sekadar seremonial pelatihan 'buka akun Instagram' yang sudah usang itu?

Apakah kita hanya akan menunggu sampai seluruh pasar lokal dicaplok oleh ekosistem logistik asing yang lebih efisien?

Kita butuh jawaban konkret, bukan sekadar janji-janji manis di atas kertas kerja yang berdebu.

Jika kita bertanya pada para ahli digital supply chain, mereka pasti akan tertawa melihat betapa fragmentasinya jalur distribusi kita di Kalimantan Barat.

Bagaimana mungkin sebuah provinsi dengan kekayaan alam melimpah tidak memiliki hub logistik terintegrasi berbasis data real-time?

Data BPS Kalimantan Barat menunjukkan bahwa kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB memang signifikan, namun pertumbuhan produktivitasnya melambat dibandingkan sektor ekstraktif.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan literasi digital di wilayah perbatasan masih menunjukkan gap yang menganga lebar.

Ini adalah alarm keras bagi pilar 'ASTA CITA' ke-3, yaitu membangun dari pinggiran untuk memperkuat daerah dan desa.

Kegagalan kita mengintegrasikan UMKM ke dalam ekosistem digital yang adil adalah ancaman langsung terhadap ketahanan ekonomi nasional di wilayah beranda depan NKRI.

Jika data kemiskinan dan ketimpangan di Kalbar terus stagnan, maka program hilirisasi yang digembar-gemborkan pusat hanya akan menjadi narasi elit yang tak menyentuh piring nasi rakyat kecil.

Data BPS tidak bisa berbohong: biaya transportasi dan distribusi menyumbang inflasi yang menekan daya beli masyarakat bawah.

Apakah kita akan terus membiarkan UMKM Kalbar menjadi 'penonton setia' di tengah pesta pora ekonomi digital Asia Tenggara?

Ataukah sudah saatnya kita melakukan audit total terhadap alokasi anggaran pemberdayaan yang selama ini tidak pernah tepat sasaran?

Rakyat tidak butuh jargon, rakyat butuh solusi logistik murah dan akses pasar yang transparan.

Mari kita buka dialog jujur: Siapa yang sebenarnya paling diuntungkan dari karut-marutnya jalur distribusi di Kalimantan Barat selama ini?

Apakah ada 'tangan-tangan gelap' yang sengaja memelihara inefisiensi ini demi keuntungan pribadi?

Publik menunggu keberanian para pemimpin untuk membedah borok ini sampai ke akarnya.

Analisa Data Eksklusif oleh TIM NATIONAL DATA ALCHEMIST BERNAS