Tragedi Lumbung Investasi: Mengapa Jawa Barat Tetap Juara Pengangguran Nasional? Menagih Janji 'Asta Cita' di Tangan Politisi Pasundan [Tips Terbaru]

Ironi Lumbung Investasi: Mengapa Jabar Tetap Juara Pengangguran?

BANDUNG, 24 Mei 2024. Di balik gemerlap kafe estetik di Jalan Braga dan megahnya Masjid Al-Jabbar, tersimpan sebuah ironi yang mencekik leher anak muda Jawa Barat. Pemandangan kontras antara kemewahan infrastruktur dan realitas ekonomi warganya semakin menganga.

Ribuan sarjana dan lulusan SMK kini terjebak dalam lingkaran setan 'ghosting' perusahaan, menghadapi penolakan demi penolakan yang tak hanya menguras energi tetapi juga meruntuhkan semangat.

Janji politik terus berhamburan setiap musim pemilu tiba, mengalir deras dari baliho-baliho politisi yang tersenyum lebar di setiap sudut jalan.

Namun, di bawah janji-janji manis itu, seorang pemuda termenung, memegang map cokelat yang lusuh karena tak kunjung mendapat panggilan kerja, merefleksikan getirnya realita.

Apakah Jawa Barat hanya dianggap sebagai lumbung suara semata, tanpa pernah benar-benar diberdayakan secara ekonomi?

Masalah ini bukan sekadar angka di atas kertas; ini adalah tentang martabat warga yang mulai luntur karena ketidakpastian masa depan, tentang mimpi-mimpi yang terkubur sebelum sempat mekar.

Anomali Investasi dan Jurang Keterampilan: Menagih Relevansi SDM Lokal

Mari kita tantang para tokoh hebat di tanah ini. Apa kata Bapak Bey Machmudin sebagai Penjabat Gubernur, atau para tokoh politik yang berebut kursi panas Gubernur Jabar, menanggapi fenomena ini?

Bagaimana Anda menjelaskan kepada 1,17 juta orang yang menganggur – sebuah angka yang setara dengan populasi sebuah kota besar – bahwa Jabar adalah juara investasi nasional selama bertahun-tahun?

Realisasi investasi di Jawa Barat selalu menduduki peringkat pertama nasional, menembus angka ratusan triliun rupiah setiap tahunnya, didominasi oleh sektor manufaktur dan industri padat modal.

Namun, pertanyaan krusialnya adalah: Apakah investasi yang masuk hanya berupa mesin-mesin otomatis yang tidak butuh tenaga manusia lokal, ataukah ada 'gap' keterampilan yang sengaja dibiarkan menganga antara kebutuhan industri dan kualifikasi tenaga kerja yang tersedia?

Kita butuh jawaban yang lebih dari sekadar jargon 'Jabar Juara' yang seolah menutupi luka. Data BPS menunjukkan fakta yang tak terbantahkan dan sangat pahit untuk ditelan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat per Februari 2024 masih bertengger di angka 6,91 persen, menjadikannya salah satu yang tertinggi di Indonesia.

Ke mana larinya uang-uang itu jika bukan untuk menciptakan lapangan kerja yang layak bagi warga lokal?

Fenomena ini menciptakan 'Data Gap' yang mengerikan antara pertumbuhan ekonomi makro yang gemilang dengan kesejahteraan mikro di meja makan warga.

Kita seolah sedang melihat sebuah pesta besar di mana warga Jabar hanya menjadi petugas parkir di luar pagar, tanpa pernah mencicipi hidangan di dalamnya.

Akuntabilitas Politik dan Janji 'Asta Cita': Jalan Menuju Solusi Konkret

Ketimpangan ini adalah ancaman langsung terhadap pilar keempat 'ASTA CITA' yang dicanangkan pemerintah pusat, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan sains teknologi.

Pilar ini menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM yang relevan dengan kebutuhan industri dan pasar kerja, serta penguasaan teknologi.

Jika Jawa Barat, sebagai motor ekonomi nasional, gagal menyerap tenaga kerjanya sendiri, maka target ambisius Indonesia Emas 2045 hanyalah mimpi di siang bolong bagi warga Pasundan, khususnya generasi mudanya.

Mereka akan menjadi generasi yang terpinggirkan di tanah kelahirannya sendiri, kehilangan daya saing di tengah arus modernisasi.

Politisi kita harus berhenti berdialog dengan cermin, mengagumi angka-angka investasi tanpa melihat dampaknya, dan mulai berdialog dengan data lapangan yang berdarah-darah ini, dengan para pencari kerja yang putus asa.

Pertanyaannya sekarang, apakah para pembuat kebijakan di Jawa Barat berani melakukan audit total terhadap efektivitas investasi yang masuk, menelusuri sejauh mana investasi tersebut berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja lokal yang berkualitas, bukan sekadar penyerapan lahan atau pembangunan pabrik otomatis?

Audit ini harus mencakup evaluasi ulang insentif investasi, keselarasan kurikulum pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri, serta program reskilling dan upskilling massal yang terarah dan berkelanjutan.

Ataukah kita akan terus membiarkan anak muda kita menjadi penonton di tanah kelahirannya sendiri sementara angka pengangguran terus dipelihara sebagai komoditas politik untuk kampanye semata?

Dialog yang jujur dan tindakan konkret harus dimulai sekarang, sebelum rasa frustrasi sosial yang terpendam berubah menjadi ledakan yang tak terkendali, mengancam stabilitas dan masa depan daerah.

BERNAS mendesak adanya transparansi penuh dan akuntabilitas dari setiap rupiah investasi yang masuk, demi martabat dan kesejahteraan seluruh warga Jawa Barat.

Analisa Data Eksklusif oleh TIM NATIONAL DATA ALCHEMIST BERNAS.