Tingginya PHK di Jakarta, Nur Afni Sajim Minta Pemprov Bertindak Strategis

JAKARTA, BERNAS.ID – Lonjakan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Jakarta menjadi sorotan serius di kalangan legislatif.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrat, Nur Afni Sajim, menegaskan bahwa kondisi ini harus menjadi alarm bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera mengambil langkah strategis dan terukur.

“Peningkatan PHK ini bukan hanya menyentuh sisi ekonomi, tetapi juga berpotensi memperlebar jurang ketimpangan sosial.

Pemprov DKI tidak bisa hanya menjadi penonton,” ujar Nur Afni dalam keterangannya, Kamis (8/5/2025).

Baca Juga : KTKI Mengadu Ke Presiden Terpilih Prabowo Soal PHK Massal Sepihak

Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ketenagakerjaan serta penciptaan iklim usaha yang lebih sehat di Ibu Kota.

Fraksi Demokrat, kata Nur Afni, mendorong agar Pemprov DKI fokus membuka lebih banyak lapangan kerja yang sesuai dengan perkembangan zaman.

“Kita butuh terobosan.

Sektor digital, ekonomi kreatif, energi terbarukan, hingga program padat karya berbasis komunitas lokal harus jadi prioritas,” jelasnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga menilai pentingnya program pelatihan ulang (reskilling) bagi pekerja yang terkena PHK, agar mereka dapat beradaptasi dengan tuntutan pasar kerja yang semakin dinamis.

Nur Afni menekankan bahwa solusi harus dibangun melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, serta komunitas kewirausahaan.

“Jakarta harus menjadi kota yang tangguh, inklusif, dan mampu melindungi tenaga kerjanya di tengah ketidakpastian ekonomi global,” tambahnya.

Baca Juga : Kritisi Dishub DKI, Nur Afni Minta Bus Sekolah Harus Bisa Masuk Gang

Fraksi Partai Demokrat, lanjut Nur Afni, mendesak agar Pemprov segera merealisasikan program-program konkret seperti:

1.

Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) modern di setiap kecamatan dan kelurahan, dengan pelatihan digital seperti content creator TikTok, desain animasi, serta sertifikasi resmi.

2.

Dukungan modal dan pembinaan UMKM untuk menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat ekonomi lokal.

3.

Penyelenggaraan job fair dan pelatihan kerja terintegrasi guna mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan.

4.

Layanan konseling 24 jam, khususnya bagi generasi Z yang terdampak PHK, agar mendapat pendampingan psikologis dan arahan karier profesional.

“Kami di Fraksi Demokrat akan terus mengawal agar kebijakan Pemprov benar-benar berpihak pada rakyat dan menjadikan Jakarta sebagai kota yang layak bagi pekerja,” tutup Nur Afni.

(DID)