Status “Relawan” di Dapur MBG Dipersoalkan, Disnaker Tegaskan Wajib Tunduk UU Ketenagakerjaan

YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Status hukum tenaga kerja di dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini kerap disebut sebagai “relawan” menuai sorotan tajam.

Dalam forum diskusi yang digelar DPD KSPSI DIY, para pemangku kepentingan menilai istilah tersebut berpotensi menimbulkan kerancuan hukum.

Perdebatan mencuat setelah ditemukan fakta di lapangan bahwa para pekerja dapur menerima instruksi kerja, memiliki tanggung jawab tertentu, serta memperoleh upah.

Kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan definisi relawan yang seharusnya bekerja secara sukarela tanpa imbalan finansial.

Ketua DPD KSPSI DIY, Waljid Budi Lestarianto, menegaskan bahwa penggunaan istilah relawan dalam konteks tersebut tidak tepat.

Mengacu pada definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), relawan adalah individu yang bekerja tanpa mengharapkan bayaran.

Baca Juga : KSPSI Dorong Status Driver Ojol Menjadi Pekerja

“Kalau seseorang bekerja, mendapat perintah, dan menerima upah, maka secara aturan dia adalah pekerja, bukan relawan,” ujarnya dalam forum diskusi, Kamis (16/4/2026).

Kekhawatiran serupa disampaikan pengamat kebijakan publik, Dani Eko Wiryono.

Ia menilai praktik ini dapat menjadi preseden buruk bagi dunia usaha jika tidak segera diluruskan.

“Kalau negara saja menggunakan istilah relawan padahal ada upah, bukan tidak mungkin perusahaan seperti PT Indofood atau PT Mayora meniru pola yang sama untuk menghindari kewajiban ketenagakerjaan.

Ini sangat berbahaya,” tegas Dani.

Selain status tenaga kerja, Dani juga menyoroti aspek tata kelola anggaran program MBG yang dinilai belum transparan.

Ia menyinggung lonjakan anggaran yang signifikan dibanding tahun sebelumnya, serta potensi pemborosan, termasuk operasional dapur saat bulan puasa ketika sebagian makanan tidak terserap.

Sementara itu, Kepala SPPG Gamping, Suryandari, memaparkan perkembangan implementasi program di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dari total 420 dapur yang direncanakan, sebanyak 388 dapur telah beroperasi.

Ia juga menyebutkan bahwa lebih dari 300 dapur telah memiliki perjanjian kerja tertulis atau memorandum of understanding (MoU) dengan tenaga kerjanya.

“Hubungan kerja ini bukan dalam skema PNS atau P3K, melainkan melalui MoU antara yayasan, mitra, dan pekerja.

Untuk BPJS Ketenagakerjaan, progresnya sudah mencapai 90 persen,” jelasnya.

Baca : Guru Besar Fapet UGM Soroti Klaim 19 Ribu Ekor Sapi per Hari untuk MBG

Menurut Suryandari, yayasan berperan sebagai perantara antara pemerintah pusat dan mitra pelaksana guna memastikan keberlanjutan program di lapangan.

Penegasan hukum disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Arianto Wibowo.

Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang menyebutkan bahwa hubungan kerja terbentuk apabila terdapat unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

“Dengan adanya MoU, itu sudah masuk kategori hubungan kerja yang diakui secara hukum,” ujar Arianto.

Ia menegaskan, seluruh pihak wajib mematuhi ketentuan ketenagakerjaan, termasuk pembayaran upah minimum kabupaten/kota (UMK), pengaturan jam kerja maksimal 40 jam per minggu, serta pemberian upah lembur yang dapat mencapai dua hingga empat kali lipat pada hari libur nasional.

Disnaker juga mendorong agar setiap perjanjian kerja yang telah dibuat dikonsultasikan untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku.

Forum diskusi ini diharapkan menjadi titik terang dalam memperjelas status dan perlindungan hukum bagi ribuan tenaga kerja yang terlibat dalam program strategis nasional tersebut, sekaligus mencegah potensi pelanggaran ketenagakerjaan di masa mendatang.

(cdr)