Soroti Biaya Tinggi, Gerindra Usul Pilkada Dipilih DPRD

JAKARTA, BERNAS.ID – Partai Gerindra mengusulkan agar pemilihan kepala daerah, mulai dari bupati, wali kota hingga gubernur, dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Usulan ini disampaikan dengan alasan tingginya biaya penyelenggaraan pilkada langsung.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, mengatakan mekanisme pemilihan melalui DPRD dinilai lebih efisien dari sisi waktu, proses, dan anggaran.

“Gerindra mendukung rencana pemilukada dilaksanakan oleh DPRD, baik di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi,” kata Sugiono, Senin (29/12/2025).

Baca Juga : Perludem : Segera Revisi UU Pemilu dan Pilkada

Ia menyoroti besarnya dana hibah APBD untuk pilkada yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pada 2015, anggaran pilkada hampir Rp7 triliun, sementara pada 2024 jumlahnya melonjak menjadi lebih dari Rp37 triliun.

“Anggaran sebesar itu bisa dialihkan untuk kegiatan yang lebih produktif, seperti peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat,” ujarnya.

Selain anggaran penyelenggaraan, Gerindra juga menilai ongkos politik yang harus ditanggung calon kepala daerah sangat tinggi.

Biaya kampanye yang mahal kerap menjadi penghambat bagi figur yang memiliki kapasitas, namun tidak memiliki modal besar.

“Biaya kampanye calon kepala daerah sangat mahal.

Ini perlu dievaluasi agar orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi bisa maju tanpa terbebani biaya tinggi,” ucap Sugiono.

Baca Juga : Fraksi Gerindra Segera Nonaktifkan Keponakan Prabowo Di DPR

Menurutnya, pemilihan kepala daerah oleh DPRD tidak menghilangkan esensi demokrasi karena anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu.

Mekanisme ini juga dinilai lebih akuntabel dan dapat diawasi masyarakat.

Gerindra juga menilai pilkada melalui DPRD berpotensi mengurangi polarisasi di tengah masyarakat yang sering muncul dalam pilkada langsung.

Meski demikian, Sugiono menegaskan wacana ini masih perlu dibahas dan dikaji secara mendalam dengan melibatkan berbagai pihak.

Ia menekankan pentingnya keterbukaan dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.

“Jangan sampai mekanisme ini menjadi tertutup.

Masyarakat harus tetap punya akses untuk mengawal aspirasi yang disalurkan oleh wakilnya di DPRD,” katanya.

Wacana pilkada tidak langsung kembali mengemuka setelah Partai Golkar lebih dulu mengusulkan agar kepala daerah dipilih melalui DPRD dalam Rapimnas I Tahun 2025.

Golkar menilai mekanisme tersebut dapat menekan tingginya biaya politik dalam pilkada. (DID)