Skandal Kemiskinan di Gerbang Sumatra: Mengapa Lampung Gagal Menukar 'Emas' Pertanian Menjadi Kesejahteraan?

BANDAR LAMPUNG, 24 Mei 2024.

Bayangkan Anda adalah seorang petani singkong di pelosok Lampung Tengah, memandangi hasil panen yang melimpah namun mustahil dibawa ke pasar karena jalanan lebih mirip kubangan kerbau daripada akses ekonomi.

Inilah ironi di gerbang Sumatra, sebuah wilayah yang seharusnya menjadi lumbung emas, namun justru terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan struktural yang menyesakkan dada.

Warga Lampung sudah terlalu lama 'kenyang' dengan janji-janji manis setiap musim kampanye, sementara realitas di lapangan menunjukkan ketimpangan yang kian lebar antara kemewahan elite politik dan penderitaan rakyat.

Setiap lubang di jalanan provinsi bukan sekadar kerusakan fisik, melainkan simbol kegagalan manajemen politik yang kronis dan ketidakmampuan mengubah potensi geografis menjadi kemakmuran nyata.

Lalu, ke mana larinya anggaran triliunan rupiah yang setiap tahun diketok palu di gedung DPRD?

Apakah mereka sedang tertidur lelap di balik meja-meja kayu jati, sementara rakyatnya bertaruh nyawa demi mengais rezeki di atas infrastruktur yang hancur lebur?

Tantangan besar ini menanti jawaban konkret dari para pengambil kebijakan yang selama ini lebih sibuk dengan retorika daripada aksi nyata.

Kita harus bertanya secara tajam kepada Gubernur dan jajaran elite politik di Lampung: Apa rencana besar Anda untuk memutus rantai kemiskinan ini?

Mengapa daerah yang secara logistik sangat strategis sebagai penghubung Jawa dan Sumatra ini justru memiliki angka kemiskinan yang seringkali berada di atas rata-rata nasional?

Apakah Anda tidak malu melihat data yang terus-menerus menampar wajah birokrasi kita?

Mari kita bedah datanya secara objektif agar tidak dianggap sebagai pepesan kosong.

Berdasarkan data BPS terbaru, angka kemiskinan di Provinsi Lampung masih bertengger di angka yang mencemaskan, yakni di kisaran 11,11 persen, sebuah angka yang menempatkan Lampung sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatra.

Ini bukan sekadar angka, ini adalah ribuan perut yang lapar dan masa depan anak-anak yang terancam.

Jika kita merujuk pada pilar 'ASTA CITA' pemerintahan pusat, khususnya mengenai kemandirian pangan dan penguatan ekonomi dari desa, Lampung seharusnya menjadi ujung tombak utama.

Namun, bagaimana mungkin Asta Cita tercapai jika tata kelola politik lokal masih tersandera oleh kepentingan sempit dan praktik yang jauh dari prinsip transparansi serta akuntabilitas data?

Kegagalan ini adalah alarm keras bagi integritas kepemimpinan di Lampung.

Tanpa adanya perombakan radikal dalam cara mengelola data pembangunan, maka 'Emas Sumatra' ini akan selamanya menjadi loyang yang berkarat.

Apakah kita akan terus membiarkan data-data kemiskinan ini hanya menjadi pajangan di laporan tahunan tanpa ada solusi yang benar-benar mengubah nasib rakyat di akar rumput?

Kini bola panas ada di tangan para pemimpin Lampung.

Apakah mereka memiliki nyali untuk melakukan transparansi radikal dan menggunakan data BPS sebagai basis kebijakan, bukan sekadar komoditas politik?

Publik tidak butuh pidato, rakyat butuh jalan yang mulus, harga pangan yang stabil, dan kepastian bahwa pemerintahannya tidak sedang 'bermain-main' dengan nasib mereka.

Analisa Data Eksklusif oleh TIM NATIONAL DATA ALCHEMIST BERNAS