Sinergi APIP, LSM, Pers Dorong Transparansi Pemerintahan

Palu, Bernas.id— Inspektur I Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah, Salim, S.Sos., M.Si., CGCAE, menegaskan pentingnya sinergi antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan insan pers dalam mendorong keterbukaan informasi publik serta memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Salim menyatakan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar berbagai persoalan publik dapat terdeteksi sejak dini, dianalisis secara objektif, dan ditindaklanjuti secara proporsional sesuai kewenangan masing-masing institusi.

“Pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan informasi yang akurat dan tervalidasi.

Melalui pertukaran data yang sehat antara APIP, LSM, dan wartawan, suatu persoalan dapat dipahami sejak tahap awal hingga matang, sehingga penanganannya tidak terlambat,” ujar Salim di Palu, Selasa (16/12/2025).

Menurut dia, insan pers dan LSM kerap menjadi pihak pertama yang memperoleh fakta lapangan melalui kegiatan peliputan, penelusuran, serta pengolahan data.

Informasi tersebut, apabila disampaikan secara bertanggung jawab dan berbasis fakta, dapat menjadi pintu masuk bagi APIP dalam melakukan pengawasan maupun pemeriksaan secara tepat sasaran.

Ia menegaskan, tidak seluruh laporan atau isu dapat langsung ditindaklanjuti tanpa dukungan data yang kuat.

Ketiadaan informasi yang valid berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam pengambilan keputusan dan berdampak pada pertanggungjawaban hukum maupun administratif.

“APIP tidak bisa bekerja sendiri.

Data yang valid dari wartawan dan LSM sangat membantu kami untuk menilai apakah suatu persoalan perlu ditangani lebih lanjut atau tidak,” katanya.

Salim juga mendorong agar sinergi tersebut dibangun secara resmi, transparan, dan beretika.

Ia menilai penting bagi LSM dan media untuk terdaftar secara jelas serta menjunjung tinggi profesionalisme, sementara pemerintah berkewajiban membuka ruang komunikasi yang setara dan konstruktif.

“Tujuannya bukan mencari kesalahan, melainkan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Informasi publik harus dikelola secara benar, bukan berdasarkan asumsi, melainkan data yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Salim menyebut sinergitas APIP, LSM, dan wartawan merupakan bagian dari upaya memperkuat demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan tetap berlandaskan Undang-Undang Pers, kode etik jurnalistik, serta prinsip keterbukaan informasi publik.

Melalui kolaborasi yang sehat dan saling percaya, Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah berharap pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.