YOGYAKARTA, BERNAS.ID — Suasana peringatan kemerdekaan di Yogyakarta berubah menjadi panggung seruan kebangsaan. Ratusan peserta dari 34 elemen pergerakan berkumpul dalam Dialog dan Orasi Kebangsaan bertema “Rebut Kembali Kedaulatan Rakyat”, bertempat di PDHI DIY, Rabu (12/8/2026). Mereka bersatu menyuarakan tuntutan agar Presiden Republik Indonesia segera mengeluarkan Dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945 asli.
Gelombang Keprihatinan
Heru Nugroho, Ketua Harian GMKR DIY, menegaskan bahwa meski Indonesia merdeka secara seremonial, rakyat masih terikat pada perjanjian bernuansa neokolonial. Ia menilai kekayaan alam dan ekonomi bangsa semakin dikuasai oligarki serta kepentingan asing. “Kini kekuatan bangsa kembali bersatu demi kemerdekaan yang sesungguhnya,” ujarnya.
H.M. Syukri Fadholi dari Presidium GMKR DIY menambahkan bahwa hukum belum ditegakkan demi keadilan, melainkan kepentingan kelompok berkuasa. Ia menyerukan pengembalian UUD 1945 asli sebagai dasar negara yang murni dari kesepakatan bangsa. “Keadilan itu pasti ada. Kebenaran itu pasti datang,” tegasnya.
Suara dari Purnawirawan TNI
Marsekal TNI (Purn) Hanafi Asnan mengingatkan bahwa kemerdekaan harus memberi manfaat nyata bagi rakyat: kesejahteraan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Ia menegaskan bahwa senjata perjuangan kini adalah konstitusi, hukum, dan moral bangsa.
Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto menekankan pentingnya kembali pada Pancasila dan UUD 1945 asli. Ia bahkan memberi tenggat hingga akhir Agustus. “Jika Dekrit Presiden belum lahir, maka akan kita segerakan Dekrit Rakyat, dimulai dari Yogyakarta,” katanya.
Akademisi dan Ulama Angkat Bicara
Prof. Dr. Rochmat Wahab menilai konstitusi kini dijadikan kedok kepentingan pribadi. Ia menyerukan pengembalian niat tulus demi kebenaran.
Sementara Prof. Dr. Amin Rais menegaskan bahwa mengembalikan UUD 1945 asli adalah pintu utama mengembalikan kedaulatan rakyat. “Selama kita berjalan di jalan yang benar, insya Allah pertolongan pasti datang,” ujarnya.
Sembilan Tuntutan GMKR DIY
Dalam kesempatan itu, GMKR DIY menyampaikan sembilan tuntutan rakyat:
- Terbitkan Dekrit Presiden RI kembali ke UUD 1945 asli.
- Adili Presiden Joko Widodo atas dugaan pelanggaran konstitusi dan penyalahgunaan kekuasaan.
- Lengserkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
- Copot dan ganti Kapolri demi penegakan hukum yang bersih.
- Terapkan hukuman mati bagi koruptor.
- Segera terbitkan Perpu Perampasan Aset Koruptor.
- Fungsikan DPR RI sesuai konstitusi dan cabut privilese.
- Reshuffle serta rampingkan kabinet pemerintahan.
- Bersihkan paham komunisme dan infiltrasi asing dari NKRI.