Palu, Bernas.id — Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) menyetujui penyelesaian perkara penganiayaan di Huntap I Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, melalui mekanisme restorative justice setelah korban dan tersangka mencapai kesepakatan damai tanpa syarat. Proses mediasi difasilitasi Rumah Restorative Justice Talise Valangguni pada Selasa (18/11/2025).
Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Palu, Inti Astutik, mengatakan bahwa permohonan penghentian perkara diajukan secara berjenjang sesuai ketentuan. “Kejari Palu mengusulkan penyelesaian ke Kejati Sulawesi Tengah. Setelah dilakukan telaah dan dinyatakan memenuhi syarat, Jampidum menyetujui penyelesaian perkara melalui restorative justice,” ujarnya.
Perkara bermula pada Sabtu, 12 Juli 2025, sekitar pukul 14.30 Wita, ketika tersangka Idrus (45), warga Huntap I Tondo, menampar Miftah Hariz (27) sebanyak tiga kali hingga menyebabkan kemerahan pada pipi kiri serta nyeri pada leher.
Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Palu mencatat adanya trauma tumpul pada leher korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
Menurut Inti, perkara memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana Pedoman Nomor 24 Tahun 2021, antara lain ancaman pidana di bawah lima tahun, tersangka tidak memiliki catatan kriminal, respons positif masyarakat, serta kesediaan para pihak untuk berdamai. “Tersangka mengakui perbuatannya, menyesal, dan meminta maaf. Ia juga bersedia menjalani sanksi sosial berupa membersihkan taman di Ruang Terbuka Hijau Tondo I sebanyak tiga kali sepekan selama satu bulan,” kata Inti.
Setelah penandatanganan surat pernyataan damai, Berita Acara RJ-16 dan RJ-18, serta verifikasi dokumen, Jampidum menyetujui penghentian perkara dan menetapkan penyelesaiannya melalui restorative justice.
Dengan persetujuan tersebut, Kejaksaan Negeri Palu secara resmi menyatakan perkara selesai.
Inti berharap penyelesaian ini menjadi contoh penerapan keadilan yang humanis serta mendorong harmoni sosial di Kota Palu.