JAKARTA, BERNAS.ID – Sekretaris Jenderal Forum Warga Kota untuk Kesehatan (FAKTA) Indonesia, Tubagus Haryo Karbyanto, mendesak pemerintah untuk segera menindaklanjuti implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.
Tubagus menilai keterlambatan pelaksanaan aturan yang sudah satu tahun disahkan itu membuat anak-anak Indonesia terus menjadi sasaran industri rokok dan makanan tidak sehat.
Baca Juga : Demokrat Soroti Celah Raperda KTR, Promosi Rokok Digital belum Tersentuh
“PP-nya sudah progresif dan jelas, tapi kenyataannya belum dijalankan secara serius di lapangan. Akibatnya, anak-anak kita terus jadi korban,” tegas Tubagus dalam siaran persnya, Jumat (25/7/2025).
Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, jumlah perokok aktif di Indonesia mencapai lebih dari 70 juta jiwa. Dari jumlah itu, hampir 6 juta adalah anak dan remaja usia 10–18 tahun yang sudah terpapar nikotin.
Ia menyebut keterlambatan implementasi ini sama saja memberi ruang bagi industri untuk terus menargetkan generasi muda tanpa kendali.
Selain rokok konvensional, Tubagus juga menyoroti maraknya penggunaan rokok elektronik. “Sekarang ada 6,9 juta pengguna rokok elektrik, mayoritas remaja dan dewasa muda. Mereka jadi sasaran iklan digital dan produk rasa yang sengaja dibuat menarik,” ujarnya.
Baca Juga : FAKTA Indonesia Ingatkan DPRD DKI Tak Masuk Angin Bahas Raperda KTR
Tak hanya rokok, Tubagus juga mengungkapkan keprihatinan atas konsumsi produk tinggi gula, garam, dan lemak, seperti minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Pola konsumsi semacam ini turut menyumbang peningkatan penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan jantung.
Namun, kebijakan seperti cukai MBDK, pelabelan gizi frontal, dan pembatasan iklan belum juga diterapkan secara sistematis.
Menurutnya, PP 28/2024 sejatinya sudah memberikan landasan hukum yang kuat. Dalam aturan itu diatur larangan iklan dan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari sekolah dan tempat bermain anak, pembatasan usia pembelian rokok minimal 21 tahun, serta pengendalian makanan tidak sehat melalui cukai dan pelabelan nutrisi.
Namun, katanya, semua ketentuan itu hanya akan menjadi tulisan di atas kertas jika tidak segera ditindaklanjuti. Untuk itu, Tubagus mendorong Pemerintah pusat dan daerah segera mengesahkan peraturan teknis turunan dan melakukan pengawasan lapangan secara konsisten, termasuk penertiban iklan luar ruang dan penjualan eceran rokok di sekitar sekolah.
Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan mempercepat penerapan cukai MBDK serta pelabelan nutrisi yang efektif dan mudah dipahami masyarakat.
Organisasi masyarakat sipil untuk terus melakukan edukasi publik dan mengawal pelaksanaan regulasi, khususnya di tingkat lokal.
Dan masyarakat luas untuk aktif menolak iklan rokok, mengurangi konsumsi makanan tidak sehat, serta melindungi anak-anak dari paparan zat adiktif.
“Satu tahun sudah cukup. Jangan tunggu anak-anak kita jadi generasi sakit baru bertindak. Implementasi PP 28/2024 harus dimulai sekarang,” pungkas Tubagus. (DID)