Porsi Danantara di BEI Dibahas, Rosan Sebut Angka 5-10 Persen

CEO BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani menyatakan porsi kepemilikan Danantara di BEI berkisar 5-10 persen.

Pernyataan disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/9) setelah terbitnya POJK Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek.

Angka tersebut lebih kecil dari kisaran 30-40 persen yang merupakan total beberapa pihak termasuk Kementerian Keuangan.

"Mungkin ada pihak lain, mungkin ada dari pihak kementerian lain, Kemenkeu atau yang lain.

Kita bersama-sama bisa sampai 30-40 persen, tapi porsi Danantara mungkin 5-10 persen," jelas Rosan. Pasar Modal Menanti Kejelasan Demutualisasi

Pernyataan Rosan menjadi salah satu sinyal pertama soal arah demutualisasi BEI, proses yang mengubah struktur kepemilikan bursa dari yang sebelumnya dipegang anggota bursa menjadi kepemilikan yang lebih luas.

POJK Nomor 13 Tahun 2026 membuka peluang bagi lembaga negara seperti Danantara untuk masuk sebagai pemegang saham.

Namun batas kepemilikan dan komposisi final belum jelas. Ketidakpastian inilah yang membuat pelaku pasar menahan diri.

Investor ritel dan institusi cenderung menunda keputusan investasi sambil menunggu struktur kepemilikan BEI rampung.

Kekhawatiran utamanya bukan pada angka 5-10 persen, melainkan pada potensi akumulasi kepemilikan negara bila Danantara dan Kementerian Keuangan bersama-sama menguasai 30-40 persen saham BEI.

Bila itu terjadi, pertanyaan soal independensi bursa akan menguat. OJK Buka Ruang Mitra Strategis

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, sebelumnya memberi sinyal bahwa aturan pembatasan kepemilikan akan tetap berlaku, namun ada ruang bagi pihak tertentu yang memenuhi kriteria sebagai mitra strategis.

"Secara kaidah nanti tentu, sama seperti yang lain, akan ada satu angka pembatasan kepemilikan.

Tapi jangan lupa, kita juga membuka kemungkinan pihak-pihak tertentu yang memiliki kriteria yang memenuhi persyaratan sebagai mitra strategis, tentu termasuk representasi dari lembaga negara untuk dapat memiliki kepemilikan saham melebihi angka batasan tersebut," ujar Hasan Fawzi pada Agustus lalu.

Pernyataan itu menegaskan bahwa pintu bagi lembaga negara untuk masuk lebih besar dari batas umum memang dirancang terbuka.

Yang belum tuntas adalah detail teknis dan tata kelolanya. Dampak bagi Industri Sekuritas dan Investor Ritel

Bagi perusahaan efek dan anggota bursa, demutualisasi mengubah lanskap persaingan.

Jika negara masuk sebagai pemegang saham signifikan, ada risiko persepsi intervensi politik yang dapat menaikkan premi risiko investasi di pasar modal Indonesia.

Sebaliknya, bila dikelola transparan, demutualisasi bisa memperkuat posisi BEI sebagai hub keuangan regional dan membuka kemitraan strategis dengan bursa global.

Sektor sekuritas perlu menyesuaikan strategi menghadapi perubahan struktur ini.

Investor kecil adalah pihak yang paling terdampak secara psikologis.

Mereka membutuhkan kepastian bahwa mekanisme pasar tetap berjalan independen, tanpa tekanan kepentingan politik jangka pendek.

Kekhawatiran ini sejalan dengan prinsip tata kelola yang juga disorot dalam berbagai kebijakan publik, seperti yang dibahas dalam Pemerintah Cek Wajah Penerima Bansos, Lacak Tanah dan Mobil, di mana transparansi data menjadi kunci kepercayaan publik.

Belum Ada Protes Terbuka, Sentimen Wait-and-See

Respon publik dan pelaku pasar masih terbatas pada pernyataan resmi dan analisis media.

Belum ada protes terbuka, namun diskusi di kalangan analis dan investor menunjukkan kekhawatiran akan independensi BEI.

Netizen di platform keuangan cenderung menunggu kejelasan lebih lanjut sebelum mengambil sikap.

Sentimen pasar masih wait-and-see. Volatilitas tersembunyi terlihat pada saham-saham anggota bursa dan perusahaan efek, yang bergerak hati-hati menanti arah final demutualisasi.

Ketidakpastian struktur kepemilikan ini juga mengingatkan pada pentingnya kejelasan aturan dalam kebijakan publik berskala besar, seperti yang pernah dibahas dalam Pemerintah Siapkan Face Recognition untuk Validasi Bansos, di mana detail implementasi menentukan tingkat kepercayaan masyarakat.

Jalan Tengah: Transparansi dan Partisipasi Publik

BERNAS merekomendasikan agar OJK dan Danantara segera mempublikasikan peta jalan demutualisasi yang transparan.

Peta jalan itu perlu memuat batas maksimal kepemilikan asing dan domestik, mekanisme tata kelola yang independen, serta perlindungan bagi investor minoritas.

Perlu ada kajian akademis dan partisipasi publik sebelum finalisasi struktur kepemilikan.

Langkah ini penting agar demutualisasi tidak berhenti sebagai keputusan administratif, melainkan menjadi fondasi pasar modal yang lebih kredibel.

BEI juga perlu memperkuat kerangka ESG dan keterbukaan informasi untuk menjaga kepercayaan pasar. Tanpa itu, narasi demutualisasi berisiko dibaca sebagai masuknya negara ke ruang yang seharusnya netral.

Jika diperlukan, forum diskusi multi-stakeholder dapat menjembatani kepentingan pemerintah, pelaku pasar, dan masyarakat.

Pendekatan ini sejalan dengan semangat tata kelola yang mendorong akuntabilitas, seperti yang diulas dalam 463 Dapur MBG Dibekukan BGN: Mitra Wajib Penuhi Syarat 10 Hari, di mana kejelasan syarat dan tenggat menjadi penentu keberhasilan kebijakan.

Yang Perlu Dicermati ke Depan

Angka 5-10 persen yang disebut Rosan memberi sedikit kejelasan, tetapi belum menjawab pertanyaan besar soal komposisi final dan tata kelola. Pelaku pasar akan terus mencermati setiap pernyataan resmi berikutnya.

Yang paling menentukan bukan sekadar berapa persen saham yang dipegang Danantara, melainkan bagaimana mekanisme pengambilan keputusan di BEI dijaga tetap independen.

Di titik itulah kredibilitas pasar modal Indonesia dipertaruhkan.