Porsi kepemilikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara di Bursa Efek Indonesia (BEI) diperkirakan hanya berkisar 5-10 persen.
Angka ini disampaikan langsung oleh CEO BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/9), sekaligus menepis spekulasi angka 30-40 persen yang sebelumnya beredar dalam pembahasan calon pemegang saham BEI.
Pernyataan Rosan muncul saat ia ditanya langsung mengenai porsi Danantara dalam skema demutualisasi BEI. Menurutnya, angka 30-40 persen yang beredar merupakan total porsi dari sejumlah pihak, bukan Danantara sendiri.
"Kita sedang bicarakan, tapi mungkin antara 5-10 persen," ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/9).
Ia menambahkan bahwa total porsi tersebut bisa mencakup Danantara, Kementerian Keuangan, dan pihak lain.
"Mungkin ada pihak lain, mungkin ada dari pihak kementerian lain, Kemenkeu atau yang lain.
Kita bersama-sama bisa sampai 30-40 persen, tapi porsi Danantara mungkin 5-10 persen," jelas Rosan. Spekulasi Pasar dan Kekhawatiran Independensi Bursa
Ketidakjelasan porsi akhir kepemilikan Danantara di BEI telah menciptakan spekulasi di kalangan pelaku pasar modal.
Munculnya angka 30-40 persen dalam pembahasan sebelumnya memicu kekhawatiran tentang potensi dominasi lembaga negara di bursa saham nasional.
Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Hasan Fawzi, membuka kemungkinan pihak-pihak tertentu memiliki saham BEI melebihi batas normal.
Syaratnya, pihak tersebut memenuhi kriteria sebagai mitra strategis, termasuk representasi dari lembaga negara.
"Secara kaidah nanti tentu, sama seperti yang lain, akan ada satu angka pembatasan kepemilikan.
Tapi jangan lupa, kita juga membuka kemungkinan pihak-pihak tertentu yang memiliki kriteria yang memenuhi persyaratan sebagai mitra strategis, tentu termasuk representasi dari lembaga negara untuk dapat memiliki kepemilikan saham melebihi angka batasan tersebut," ujar Hasan pada Agustus lalu.
Pernyataan ini menimbulkan perdebatan tentang batas antara kepentingan negara sebagai investor dan independensi BEI sebagai operator pasar.
Pembahasan ini menyusul terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek. Demutualisasi dan Modernisasi Pasar Modal
Demutualisasi BEI merupakan bagian dari upaya modernisasi pasar modal Indonesia. Skema ini mengubah struktur kepemilikan bursa dari model mutual yang dimiliki anggota bursa, menuju kepemilikan yang lebih luas.
OJK menyatakan skema demutualisasi diarahkan untuk memperkuat modernisasi bursa, membuka peluang kemitraan strategis dengan bursa global, serta meningkatkan kapasitas pengembangan industri pasar modal.
Masuknya Danantara sebagai pemegang saham berpotensi meningkatkan kapasitas permodalan dan likuiditas bursa.
Namun, transisi ini juga membawa risiko. Ketidakjelasan mekanisme penetapan mitra strategis dan porsi akhir kepemilikan dapat memengaruhi sentimen investasi.
Pelaku pasar menunggu kejelasan arah tata kelola bursa sebelum mengambil keputusan.
Sejalan dengan pembahasan mengenai transformasi dan tata kelola institusi, dinamika serupa juga terjadi di sektor lain seperti yang dibahas dalam Panduan Transformasi Karir: Cara Indonesia Melesat di Era Remote Job Global 2026, di mana adaptasi terhadap perubahan struktur menjadi kunci keberlanjutan.
Tantangan Tata Kelola dan Konflik Kepentingan
Pertanyaan utama yang muncul adalah bagaimana menjaga independensi BEI jika lembaga negara memiliki porsi saham signifikan.
Assessment Interaktif Cepat
Jawab 3 Pertanyaan & Skor Dihitung AI
Peran Danantara sebagai investor negara berpotensi menciptakan konflik kepentingan dengan fungsi BEI sebagai operator pasar yang harus netral.
Bagi perusahaan sekuritas dan anggota bursa, perubahan struktur kepemilikan ini dapat memengaruhi posisi mereka dalam ekosistem pasar modal.
Jika Danantara masuk dengan porsi signifikan, dinamika pengambilan keputusan di BEI berpotensi berubah, termasuk dalam kebijakan perdagangan dan pengawasan pasar.
Di sisi lain, demutualisasi dapat membuka peluang kemitraan strategis dengan bursa global. Ini berpotensi meningkatkan likuiditas dan kapasitas pasar modal Indonesia di kancah internasional.
Pengalaman dari berbagai sektor menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik, sebagaimana tercermin dalam diskusi mengenai Cara Strategis Mengubah Gap Skill Jadi Peluang Emas: Jurus Ampuh Hadapi Pasar Kerja 2045 yang menekankan pentingnya kesiapan menghadapi perubahan struktural.
Literasi Pasar Modal dan Akses Masyarakat
Di tengah dinamika kepemilikan bursa, upaya memperluas akses dan literasi pasar modal terus berjalan.
BEI melalui penambahan galeri investasi di daerah menjadi salah satu instrumen penting untuk mendekatkan pasar modal ke masyarakat.
Sebagai contoh, jumlah galeri investasi di Nusa Tenggara Timur (NTT) bertambah menjadi 23 galeri per 2 Oktober 2026.
Langkah ini sejalan dengan upaya meningkatkan literasi keuangan dan inklusi pasar modal di berbagai wilayah.
Jika dikelola transparan, demutualisasi berpotensi memperluas akses dan literasi pasar modal. Namun, jika prosesnya dinilai tidak akuntabel, kepercayaan investor dapat menurun.
Reputasi OJK dan BEI dipertaruhkan dalam menjaga kredibilitas proses demutualisasi.
Transparansi dalam penetapan kriteria mitra strategis, batas maksimal kepemilikan, dan mekanisme persetujuan menjadi kunci untuk mengurangi spekulasi pasar.
Menjaga Keseimbangan Kepentingan Negara dan Pasar
Transisi struktur kepemilikan BEI menuju demutualisasi membawa peluang dan tantangan sekaligus.
Di satu sisi, masuknya lembaga negara seperti Danantara dapat memperkuat permodalan dan kapasitas bursa. Di sisi lain, independensi BEI sebagai operator pasar harus tetap terjaga.
Pelaku pasar membutuhkan kepastian mengenai peta jalan demutualisasi yang transparan.
Kriteria mitra strategis, batas maksimal kepemilikan, dan mekanisme persetujuan perlu dipublikasikan secara jelas untuk mengurangi spekulasi.
Danantara sebagai calon pemegang saham perlu mengedepankan prinsip tata kelola yang baik (GCG) dan menjaga jarak dari operasional harian bursa.
Ini penting agar independensi BEI tetap terjaga dan kepercayaan investor tidak tergerus.
Pemerintah dan DPR perlu mengawal proses ini melalui mekanisme pengawasan yang akuntabel.
Demutualisasi harus dipastikan tidak menciptakan konflik kepentingan antara negara sebagai regulator, investor, dan operator pasar.
Kredibilitas proses demutualisasi akan menentukan kepercayaan investor domestik dan asing terhadap pasar modal Indonesia.
Stabilitas dan tata kelola yang baik menjadi fondasi penting untuk memastikan demutualisasi membawa manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.
📊 Survei Kilat BERNAS
Bidang karir impian Anda?
Jawaban Anda membantu kami menyajikan konten yang lebih relevan.
FAQ: Ringkasan Cepat
Apa inti dari Porsi Danantara di BEI 5-10 Persen, Rosan Buka Suara Soal Demutualisasi?
CEO BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani menegaskan porsi kepemilikan Danantara di BEI hanya berkisar 5-10 persen, menepis spekulasi angka 30-40 persen yan
Apakah cara ini masih relevan di tahun ini?
Ya, panduan ini telah diperbarui oleh Tim Redaksi BERNAS.id dan diverifikasi keakuratannya. Kami selalu menyajikan informasi teknologi yang *up-to-date*.




