Porsi Danantara di BEI 5-10 Persen, Rosan Buka Suara soal Demutualisasi

Porsi kepemilikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara di Bursa Efek Indonesia (BEI) diperkirakan berkisar 5-10 persen.

Angka ini diungkapkan langsung oleh CEO BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/9).

Pernyataan ini muncul menyusul terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek yang membuka jalan demutualisasi bursa.

Rosan menegaskan bahwa angka 30-40 persen yang sempat beredar dalam pembahasan bukanlah porsi Danantara secara sendiri.

Menurutnya, angka tersebut merupakan total porsi sejumlah pihak, termasuk kemungkinan dari Kementerian Keuangan.

"Kita sedang bicarakan, tapi mungkin antara 5-10 persen," ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/9), seperti dikutip dari laporan CNN Indonesia.

"Mungkin ada pihak lain, mungkin ada dari pihak kementerian lain, Kemenkeu atau yang lain.

Kita bersama-sama bisa sampai 30-40 persen, tapi porsi Danantara mungkin 5-10 persen," jelas Rosan. OJK Buka Pintu Mitra Strategis, Termasuk Lembaga Negara

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, sebelumnya menyatakan bahwa skema demutualisasi diarahkan untuk memperkuat modernisasi bursa.

OJK membuka peluang kemitraan strategis dengan bursa global, serta meningkatkan kapasitas pengembangan industri pasar modal.

"Secara kaidah nanti tentu, sama seperti yang lain, akan ada satu angka pembatasan kepemilikan.

Tapi jangan lupa, kita juga membuka kemungkinan pihak-pihak tertentu yang memiliki kriteria yang memenuhi persyaratan sebagai mitra strategis, tentu termasuk representasi dari lembaga negara untuk dapat memiliki kepemilikan saham melebihi angka batasan tersebut," ujar Hasan pada Agustus lalu.

Pernyataan ini menandai babak baru dalam proses demutualisasi BEI.

Struktur kepemilikan bursa yang sebelumnya didominasi anggota bursa kini bergeser ke kepemilikan yang lebih luas, dengan OJK sebagai regulator yang memberikan persetujuan atas pemegang saham strategis.

Ketidakpastian Tata Kelola dan Bayang Konflik Kepentingan

Masuknya Danantara sebagai calon pemegang saham BEI memunculkan pertanyaan mendasar tentang independensi bursa.

Sebagai badan pengelola investasi negara, Danantara memiliki mandat untuk mengelola dana investasi.

Jika Danantara juga memiliki saham di BEI, muncul potensi konflik kepentingan yang tidak bisa diabaikan.

BEI berfungsi sebagai otoritas pasar modal yang mengawasi emiten, termasuk emiten yang terafiliasi dengan negara.

Ketika lembaga negara memiliki saham di bursa, persepsi publik terhadap netralitas pengawasan bisa terganggu.

Pasar pun menunggu kejelasan struktur kepemilikan final sebelum mengambil keputusan investasi strategis.

Ketidakpastian ini bukan tanpa dampak. Pelaku pasar modal membutuhkan kepastian tata kelola untuk menilai risiko.

Jika struktur kepemilikan BEI tidak segera final, keputusan investasi jangka panjang bisa tertunda.

Hal ini sejalan dengan dinamika keamanan siber nasional 2026 yang menunjukkan bagaimana ketidakpastian regulasi dapat memengaruhi kepercayaan pasar.

Demutualisasi BEI dan Lanskap Pasar Modal Indonesia

Demutualisasi BEI merupakan bagian dari modernisasi pasar modal Indonesia yang bertujuan memperkuat daya saing bursa di tingkat global.

POJK Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek menjadi landasan hukum yang membuka peluang kepemilikan saham oleh mitra strategis, termasuk lembaga negara, dengan persetujuan OJK.

Kebijakan ini berpotensi mengubah lanskap industri pasar modal Indonesia secara signifikan.

Jika Danantara masuk sebagai pemegang saham, hal ini dapat memperkuat permodalan dan kapasitas bursa.

Namun, persepsi konflik kepentingan tetap menjadi tantangan yang harus dikelola dengan transparan.

Bagi emiten dan investor, kepastian struktur kepemilikan BEI menjadi penting untuk menilai independensi bursa.

Proses ini juga dapat memengaruhi valuasi saham BEI jika nantinya bursa melantai di bursa sendiri. Pasar menunggu kejelasan lebih lanjut mengenai skema final demutualisasi.

Tantangan bagi OJK dan BEI: Menjaga Kepercayaan di Tengah Transisi

OJK menghadapi tantangan besar untuk memastikan bahwa setiap pemegang saham strategis, termasuk lembaga negara, memenuhi kriteria fit and proper test.

Regulator juga perlu memastikan tidak ada konflik kepentingan yang merusak integritas pasar.

Mekanisme pemisahan fungsi antara kepemilikan saham dan pengawasan bursa menjadi krusial.

Tanpa pemisahan yang jelas, independensi BEI sebagai lembaga penyelenggara perdagangan efek bisa dipertanyakan.

Hal ini mengingatkan pada pentingnya tata kelola yang kuat dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pasar modal.

Respons publik dan pelaku pasar masih menunggu kejelasan lebih lanjut mengenai skema demutualisasi BEI.

Beberapa kalangan menyoroti potensi konflik kepentingan jika lembaga negara memiliki saham di bursa.

Sementara yang lain melihatnya sebagai langkah modernisasi yang dapat memperkuat pasar modal Indonesia.

Diskusi di media sosial dan kalangan analis pasar modal masih berlangsung, dengan fokus pada transparansi dan tata kelola yang baik. STRATEGI SOLUSI

Transparansi adalah kunci. OJK perlu mempublikasikan struktur kepemilikan final dan batas maksimal kepemilikan saham oleh lembaga negara.

Kajian akademis dan partisipasi publik dalam proses ini akan memperkuat legitimasi demutualisasi.

Bagi pelaku pasar dan investor yang ingin memahami lebih dalam dinamika tata kelola pasar modal dan strategi bisnis di tengah perubahan regulasi, BERNAS menyediakan layanan Consulting Business Plan untuk membantu menyusun roadmap transformasi digital dan strategi bisnis yang terukur.

Diskusikan peluang dan risiko di balik kebijakan baru bersama tim konsultan kami.

Sementara itu, bagi korporasi yang ingin memperkuat kehadiran digital dan komunikasi publik di tengah isu tata kelola, JasaPromo.id menyediakan distribusi rilis pers dan kampanye promosi terukur ke jaringan media nasional terverifikasi.

Pastikan pesan korporasi Anda sampai dengan tepat dan kredibel.