Pasca Pemilu, Bawaslu Sleman Terus Lakukan Pengawasan Partisipatif

SLEMAN, BERNAS.ID- Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman (Bawaslu Sleman) mengajak elemen masyarakat dan media massa untuk memperkuat barisan pengawasan tahapan pemilu.

Sinergi ini sebagai bentuk pengawalan demokrasi secara berkelanjutan dan partisipatif.

Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Pemilu Partisipatif, Bawaslu yang digelar di Bento Kopi Jamal, Sinduadi, Mlati berfungsi sebagai forum refleksi akhir tahun dan strategi pengawasan pada masa non-tahapan pemilu, Selasa (23/12/2025).

Baca Juga Kejari Sleman Tetapkan Mantan Bupati Sleman Sri Purnomo Sebagai Tersangka Dana Hibah

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (P2H) Bawaslu Sleman, Raden Yuwan Sikra mengatakan sepanjang tahun 2025, pihaknya fokus pada penguatan hubungan antarlembaga.

“Kami meminta masukan dan evaluasi dari mitra strategis, termasuk media massa, untuk memperkuat partisipasi masyarakat pada masa pra-pemilu sebagai refleksi capaian program Bawaslu Sleman tahun 2025,” ujar Yuwan.

Lanjut tambahnya, program pendidikan politik berjalan positif dengan indikator, keberlanjutan program Desa Anti Politik Uang bersama organisasi masyarakat dan mitra strategis lainnya.

Saat ini, Bawaslu Sleman tetap melakukan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Berdasarkan hasil uji petik di sejumlah kapanewon, masih ada celah data yang harus diperbaiki KPU.

“Kami masih menemukan data warga meninggal yang tercatat, warga menikah di bawah umur, purna TNI-Polri, hingga perpindahan domisili yang belum sepenuhnya akurat,” jelas Yuwan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman, Arjuna Al Ichsan Siregar mengatakan forum koordinasi ini sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.

Namun, ia memaklumi adanya persepsi masyarakat yang menganggap Bawaslu tidak ada pekerjaan saat tidak ada tahapan pemilu.

“Banyak masyarakat bertanya, setelah pemilu Bawaslu kerja apa?

Agenda hari ini adalah jawaban sekaligus bentuk pertanggungjawaban publik kami,” ucap Arjuna.

Untuk tantangan terbesar ke depan, Arjuna menyebut minimnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi pemilu karena banyak warga yang terjebak pelanggaran pidana pemilu atau politik uang karena tidak mengetahui konsekuensi hukumnya.

“Banyak yang mengaku tidak tahu aturan.

Maka, pendidikan politik dan pengawasan partisipatif akan terus kami jalankan hingga Pemilu 2029 demi mewujudkan demokrasi yang berintegritas,” tutupnya. (jat)