Parkir Nontunai Resmi Berlaku di Pusat Niaga Tasikmalaya, Transaksi Meningkat

Kota Tasikmalaya resmi memberlakukan sistem parkir elektronik nontunai di kawasan pusat niaga mulai 1 Agustus 2026. Langkah ini merupakan bagian dari transformasi digital yang digagas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tasikmalaya bersama Bank Jawa Barat (BJB) dan PT Tasik Digital Solusi. Hingga minggu kedua penerapan, Dishub mencatat transaksi parkir nontunai mencapai 12.847 kali dengan nilai total Rp 89,6 juta, meningkat 25 persen dibandingkan periode yang sama bulan sebelumnya yang masih menggunakan sistem manual.

Lokasi Prioritas dan Mekanisme Pembayaran

Kawasan yang menjadi prioritas penerapan parkir elektronik meliputi Jalan HZ Mustofa, Jalan KHZ Mustofa, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan RE Martadinata.

Empat ruas jalan ini dikenal sebagai pusat perbelanjaan dan bisnis yang setiap harinya dikunjungi ribuan orang.

Kepala Dishub Kota Tasikmalaya, Asep Hendra, menjelaskan bahwa sistem ini menggunakan QR code yang dipindai oleh petugas menggunakan aplikasi khusus, dan pembayaran dilakukan melalui dompet digital atau m-banking.

"Kami menyediakan 200 unit alat pemindai QR untuk 150 juru parkir yang tersebar di empat titik tersebut. Setiap juru parkir sudah dilatih selama dua minggu sebelum peluncuran," ujar Asep saat dihubungi BERNAS.id, Selasa (11/8/2026).

Ia menambahkan, tarif parkir tetap mengacu pada Perda No. 7 Tahun 2024, yaitu Rp 2.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp 3.000 untuk roda empat.

Respons Warga dan Pelaku Usaha

Sejumlah warga menyambut baik kebijakan ini. Dedi Mulyadi (34), seorang karyawan swasta yang setiap hari memarkirkan motornya di Jalan HZ Mustofa, mengaku lebih praktis dan aman. "Tidak perlu repot siapkan uang receh, tinggal scan dan transfer. Struk digitalnya juga jadi bukti kalau bayar," katanya.

Namun, ia menyoroti kendala sinyal di beberapa titik yang sempat membuat transaksi terhambat.

Di sisi lain, pelaku usaha di pusat niaga merasakan dampak positif. Yanti (41), pemilik butik di Jalan Ahmad Yani, mengungkapkan bahwa parkir yang lebih tertib membuat pelanggan betah berlama-lama. "Dulu sering rebutan lahan parkir dan kadang uang parkir tidak jelas. Sekarang lebih rapi, pelanggan juga tidak ragu untuk keluar-masuk toko," ujarnya.

Pengamat: Perlu Sosialisasi Berkelanjutan

Pengamat transportasi dari Universitas Siliwangi, Dr.

Ir. Budi Santoso, M.T., menilai langkah ini progresif namun menekankan pentingnya sosialisasi berkelanjutan. "Kota Tasikmalaya belum sepenuhnya melek digital.

Perlu pendampingan bagi lansia dan warga yang tidak memiliki smartphone," katanya.

Ia juga merekomendasikan agar Dishub menyediakan mesin pembayaran mandiri di titik-titik strategis sebagai cadangan.

Data dan Target ke Depan

Berdasarkan data Dishub, jumlah kendaraan bermotor di Kota Tasikmalaya mencapai 482.000 unit pada 2025. Dari total tersebut, sekitar 35 persen beraktivitas di pusat niaga setiap hari. Dengan sistem baru ini, Dishub menargetkan pendapatan retribusi parkir naik 30 persen hingga akhir tahun.

Pada 2025, pendapatan parkir tercatat Rp 4,2 miliar, dan tahun ini ditargetkan tembus Rp 5,5 miliar.

Pemerintah kota juga berencana memperluas sistem ini ke kawasan pendidikan dan perkantoran pada awal 2027. "Kami akan evaluasi tiga bulan ke depan. Jika berhasil, kami terapkan di Jalan Sutisna Senjaya dan sekitar Alun-Alun," pungkas Asep.

Meski demikian, masih ada sejumlah keluhan dari juru parkir yang merasa pendapatannya berkurang karena sistem bagi hasil yang baru. Dishub menjanjikan penyesuaian skema kompensasi dan pelatihan keterampilan digital bagi mereka.

Kepala Bidang Perparkiran Dishub, Rina Marlina, menegaskan bahwa kesejahteraan juru parkir tetap menjadi prioritas.