Paradoks Kaltim: PDRB Selangit, Kantong Melilit? IKN Datang, Dompet Warga Malah 'Meriang'!

SAMARINDA, 24 Mei 2024.

Di balik megahnya gedung-gedung pemerintahan dan hiruk-pikuk alat berat di Ibu Kota Nusantara (IKN), ada jeritan yang nyaris tak terdengar dari dapur-dapur warga di Samarinda dan Balikpapan.

Pak Mulyadi, seorang buruh harian di pinggiran Samarinda, mengeluh bahwa harga beras dan telur kini lebih cepat melesat daripada upahnya yang stagnan.

Ironis memang, tinggal di provinsi yang menyumbang devisa jumbo bagi negara, namun harus berhitung ekstra hanya untuk sekadar makan tiga kali sehari.

Kesenjangan ini bukan sekadar perasaan kolektif, melainkan realitas pahit yang terpampang nyata di depan mata.

Bayangkan, Anda berada di wilayah yang tanahnya mengandung emas hitam dan gas cair, namun biaya kos-kosan dan transportasi umum melambung setinggi langit akibat 'demam' IKN.

Warga lokal kini merasa seperti tamu di rumah sendiri, terjepit di antara pertumbuhan ekonomi makro yang hebat dan daya beli mikro yang sekarat.

Kami mencoba menantang para pakar ekonomi dan otoritas keuangan di wilayah Benua Etam ini.

Apa kata mereka tentang fenomena 'Resource Curse' atau kutukan sumber daya alam yang kembali menghantui Kaltim dalam wujud baru?

"Apakah kita hanya akan membiarkan warga lokal menjadi penonton di tengah pesta pora pembangunan ini?" Pertanyaan ini harus dijawab dengan kebijakan yang lebih dari sekadar bantuan sosial.

Data BPS Kaltim menunjukkan angka PDRB per Kapita yang sangat tinggi, namun lihatlah angka Gini Ratio yang masih berada di kisaran 0,32 hingga 0,33.

Ini artinya, distribusi kekayaan belum merata secara optimal ke lapisan bawah masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi Kaltim yang menyentuh angka 6,22% (y-on-y) seakan menjadi angka kosong bagi mereka yang masih berjuang di bawah garis kemiskinan yang mencapai 6,11%.

Ketimpangan ini adalah ancaman langsung terhadap visi Asta Cita poin ke-3, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi.

Jika disparitas ini terus dibiarkan, maka fondasi stabilitas sosial di jantung Indonesia yang baru ini akan sangat rapuh.

Kita tidak bisa membangun ibu kota masa depan di atas pondasi kecemburuan sosial yang kian menebal.

Para pembuat kebijakan harus sadar bahwa data bukan sekadar angka untuk laporan tahunan, melainkan detak jantung rakyat.

Diapakan agar data PDRB yang masif ini menjadi emas yang benar-benar bisa dirasakan di piring nasi warga?

Kita butuh intervensi fiskal yang berani, bukan sekadar janji-janji manis saat kampanye. Transformasi ekonomi dari ekstraktif ke inklusif bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.

Kini, bola panas ada di tangan pemerintah daerah dan otoritas IKN. Mampukah mereka menciptakan ekosistem finansial yang ramah bagi UMKM lokal dan pekerja rendah?

Ataukah Kaltim ditakdirkan hanya menjadi 'pabrik' kekayaan yang hasilnya terbang jauh ke luar pulau, meninggalkan remah-remah bagi penduduknya?

Mari kita kawal transisi ini agar emas Kaltim benar-benar kembali ke rakyatnya.

Analisa Data Eksklusif oleh TIM NATIONAL DATA ALCHEMIST BERNAS