Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

OJK Belum Terima Pengajuan Saham BEI di Atas 5 Persen — Ini Dampak bagi Investor

Oleh: Redaksi BERNAS•2 Oktober 2026
OJK Belum Terima Pengajuan Saham BEI di Atas 5 Persen — Ini Dampak bagi Investor
Foto: Redaksi BERNAS
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"OJK menegaskan belum ada pengajuan resmi kepemilikan saham BEI di atas 5 persen meski POJK 13/2026 sudah berlaku sejak 17 September 2026. Ketidakpastian me"

🗓️ Dipublikasikan pada 2 Oktober 2026.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita finansial terbaru →

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan hingga Jumat, 2 Oktober 2026, belum menerima pengajuan resmi terkait rencana kepemilikan saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI) di atas batas maksimal 5 persen.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengungkapkan hal itu langsung di Gedung BEI, Jakarta Selatan.

Pernyataan ini menjadi jawaban atas spekulasi pasar soal masuknya investor strategis ke struktur kepemilikan bursa.

Meski POJK Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek telah berlaku sejak 17 September 2026, mekanisme operasional penawaran saham di tingkat BEI masih dalam tahap pematangan internal.

Key Takeaways:

- OJK belum menerima pengajuan resmi kepemilikan saham BEI di atas 5 persen per 2 Oktober 2026. - POJK 13/2026 berlaku sejak 17 September 2026 sebagai landasan demutualisasi bursa.

- Tiga kandidat pemegang saham strategis: Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan BPI Danantara. - BEI masih menyiapkan anggaran dasar dan mekanisme penawaran saham.

- Pelaku pasar menahan keputusan investasi menunggu kejelasan regulasi.

Mengapa Pengajuan Belum Masuk ke OJK

Hasan Fawzi menjelaskan bahwa pengajuan hanya akan diproses jika ada pihak yang benar-benar berminat melampaui batas 5 persen. "Belum.

Tentu pengajuan itu nanti kita harapkan akan datang dari PT Bursa Efek Indonesia pada saat ada konfirmasi pihak yang memang mengharuskan untuk memohon persetujuan pelampauan angka batasan 5 persen kepemilikan," ujar Hasan Fawzi seperti dikutip dari laporan CNN Indonesia, Jumat (2/10).

Regulator menegaskan posisinya sebagai pemeriksa kriteria, bukan pemrakarsa.

"Hanya dalam hal kalau ada pihak yang ternyata lebih dari 5 persen dan meminati untuk di atas 5 persen itu, baru kemudian bursa mengajukan permohonan pihak tersebut kepada kami di OJK untuk kami periksa apakah memenuhi kriteria," tambahnya.

Artinya, bola ada di tangan BEI. Selama bursa belum menyelesaikan anggaran dasar dan mekanisme penawaran, calon investor strategis tidak bisa mengajukan permohonan formal ke OJK.

Ini menciptakan jeda administratif yang berpotensi menunda realisasi demutualisasi.

Siapa yang Menunggu di Belakang Layar

Tiga institusi disebut-sebut menyampaikan minat awal untuk masuk ke struktur kepemilikan BEI: Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan BPI Danantara Indonesia.

Namun minat awal tidak sama dengan pengajuan resmi. Ketiganya masih menunggu kepastian aturan main sebelum melangkah.

POJK 13/2026 mengubah lanskap kepemilikan bursa dari mutual menjadi demutual. Sebelumnya, saham BEI hanya boleh dipegang oleh anggota bursa.

Kini, orang perseorangan dan badan hukum Indonesia bisa memiliki saham bursa, dengan catatan kepemilikan di atas 5 persen wajib mendapat izin OJK.

Perubahan ini merupakan amanat UU Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Tujuannya memperkuat tata kelola bursa dan memperdalam pasar keuangan nasional.

Baca juga: Pemerintah Cek Wajah Penerima Bansos, Lacak Tanah dan Mobil

Dampak bagi Pelaku Pasar dan Investor Ritel

Ketidakpastian mekanisme penawaran saham BEI memunculkan sikap wait-and-see di kalangan pelaku pasar. Investor institusi dan analis pasar modal menantikan kejelasan struktur kepemilikan sebelum mengambil posisi.

Dampak paling langsung dirasakan oleh investor ritel dan pelaku pasar kecil.

Ketika arah kebijakan belum jelas, volatilitas pasar cenderung meningkat dan keputusan investasi tertunda. Ini bukan soal panik, melainkan soal manajemen risiko yang wajar.

Di sisi lain, demutualisasi membuka peluang baru. Publik dan investor strategis kini punya akses untuk memiliki saham bursa, sesuatu yang sebelumnya tertutup.

Dalam jangka panjang, ini berpotensi meningkatkan likuiditas dan nilai pasar BEI.

Namun peluang itu baru bisa direalisasikan jika proses administrasi selesai. Selama BEI belum mempublikasikan roadmap demutualisasi yang transparan, peluang tersebut masih berupa potensi, bukan realitas.

Baca juga: Wakapolri Baru Wahyu Hadiningrat Dilantik Prabowo — Ini Arah Kebijakan Polri

Apa yang Harus Dilakukan BEI dan OJK

Assessment Interaktif Cepat

Jawab 3 Pertanyaan & Skor Dihitung AI

Q1.Apa tujuan utama Anda terkait pendidikan & karir saat ini?

Ada tiga langkah konkret yang bisa mempercepat penyelesaian kebuntuan ini.

Pertama, pembentukan tim task force bersama OJK-BEI untuk menyusun anggaran dasar dan mekanisme penawaran saham dalam tenggat yang jelas, misalnya 30 hari.

Kedua, publikasi roadmap demutualisasi yang transparan. Calon investor butuh kepastian tahapan, kriteria penilaian, dan jadwal. Tanpa roadmap, minat awal akan menguap menjadi keraguan.

Ketiga, digitalisasi proses pengajuan izin kepemilikan saham di atas 5 persen melalui sistem Online Single Submission (OSS) OJK. Ini akan memangkas waktu administrasi dan meningkatkan efisiensi.

OJK juga perlu aktif menyosialisasikan POJK 13/2026 kepada pelaku pasar dan publik melalui kanal digital BEI dan OJK. Regulasi yang baik tidak cukup hanya berlaku, tetapi harus dipahami.

Yang tak kalah penting, pengawasan ketat terhadap potensi konflik kepentingan dalam penawaran saham strategis. Demutualisasi bursa adalah kepentingan publik, bukan sekadar transaksi korporasi.

Baca juga: Panduan Cerdas Mengatasi Jurang Keterampilan Digital untuk Indonesia Emas 2045

Konteks Lebih Luas: Reformasi Sektor Keuangan

Demutualisasi BEI bukan peristiwa tunggal. Ini bagian dari reformasi sektor keuangan yang lebih luas melalui UU 4/2026.

Perubahan struktur kepemilikan bursa berpotensi meningkatkan likuiditas, akses modal, dan tata kelola.

Namun keterlambatan pengajuan resmi dapat menunda realisasi investasi strategis dari BPI Danantara, Kemenkeu, dan BI. Dampaknya terasa pada pendalaman pasar keuangan dan stabilitas sistem keuangan nasional.

Di sisi fiskal, pemerintah menjalankan stimulus paralel melalui Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp900.000 untuk 13,3 juta pekerja pada kuartal IV-2026 (Oktober-Desember 2026).

Stimulus ini menunjukkan pemerintah aktif menjaga daya beli, sementara pasar modal membutuhkan kepastian regulasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dua hal ini bukan kontradiksi, melainkan dua jalur yang harus berjalan seiring. Stimulus fiskal menjaga permintaan jangka pendek, sementara demutualisasi bursa memperkuat fondasi pasar jangka panjang.

Pertanyaan untuk Regulator dan Bursa

Jika POJK 13/2026 sudah berlaku sejak 17 September 2026, mengapa mekanisme penawaran saham belum selesai? Apakah ini soal kompleksitas teknis, atau soal koordinasi antarlembaga yang belum optimal?

Pelaku pasar berhak mendapat jawaban yang jelas. Ketidakpastian regulasi bukan hanya soal angka di layar, tetapi soal kepercayaan. Dan kepercayaan adalah mata uang utama pasar modal.

BEI sebagai bursa yang sedang bertransformasi menuju tata kelola lebih modern perlu memastikan proses ini tidak berlarut-larut. Reputasi bursa sebagai institusi yang kredibel dipertaruhkan di sini.

Baca juga: Strategi Jenius: 7 Cara Mengisi Jurang Skill Digital Menuju Indonesia Emas 2045

[STRATEGI SOLUSI]

Kebuntuan regulasi demutualisasi BEI menunjukkan satu hal penting: percepatan transformasi institusi keuangan membutuhkan sistem yang terintegrasi, bukan kerja manual antar departemen.

Di sinilah peran otomasi dan konsultasi strategis menjadi krusial.

Bagi korporasi, lembaga keuangan, dan entitas pasar modal yang ingin membangun tata kelola modern berbasis data, BERNAS menyediakan layanan Consulting Business Plan — sesi konsultasi 1-on-1 untuk diagnosa peluang, rekomendasi tools, hingga roadmap transformasi digital yang terukur.

Solusi ini dirancang untuk institusi yang ingin bergerak cepat tanpa mengorbankan kepatuhan regulasi.

Untuk kebutuhan otomasi proses bisnis dan pengambilan keputusan berbasis AI, Adolo — Business Model Automation 5.0 memetakan bagian operasional yang bisa berjalan tanpa kehadiran pemilik, lalu mengotomatiskannya satu per satu.

Cocok untuk perusahaan sekuritas dan lembaga keuangan yang ingin meningkatkan efisiensi administrasi.

Bagi institusi yang membutuhkan sistem web terintegrasi untuk layanan publik atau internal, Website Cash Machine (WCM) menawarkan franchise sistem website siap-pakai bertenaga AI — lengkap dengan template, SOP, dan pendampingan.

Sementara PabrikDigital.com memproduksi aset digital siap-pakai seperti template sistem web dan platform konten programmatic untuk monetisasi digital.

Ingin memperkuat kehadiran digital institusi Anda di mesin pencari? Jasa SEO & Ads BERNAS menyediakan audit teknis, optimasi kata kunci, dan content engine untuk menaikkan ranking Google serta jangkauan brand Anda.

Untuk tim yang ingin membangun kapasitas internal dalam mengelola data dan AI, Training NLP + Vibecoding + AI dari BERNAS menawarkan program cohort dengan studi kasus nyata dari ekosistem sendiri.

Peserta mempraktikkan langsung sistem otomasi dan produk digital berbasis AI.

Kunjungi alchem1st.com untuk solusi transformasi AI dan data terintegrasi, atau agenc1st.com untuk membangun website korporasi yang siap bekerja.

Pasar modal Indonesia membutuhkan kecepatan dan kepastian — dan teknologi yang tepat adalah kuncinya.

📊 Survei Kilat BERNAS

Apakah Anda tertarik kuliah lagi?

Jawaban Anda membantu kami menyajikan konten yang lebih relevan.

FAQ: Ringkasan Cepat

Apa inti dari OJK Belum Terima Pengajuan Saham BEI di Atas 5 Persen — Ini Dampak bagi Investor?

OJK menegaskan belum ada pengajuan resmi kepemilikan saham BEI di atas 5 persen meski POJK 13/2026 sudah berlaku sejak 17 September 2026. Ketidakpastian me

Apakah cara ini masih relevan di tahun ini?

Ya, panduan ini telah diperbarui oleh Tim Redaksi BERNAS.id dan diverifikasi keakuratannya. Kami selalu menyajikan informasi teknologi yang *up-to-date*.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

IKLAN — Dari Ekosistem Bernas

Konsultasi Bisnis & Strategi — Gratis

Untuk Mitra & Pengiklan

Punya kabar atau rilis perusahaan?

Terbitkan siaran pers atau artikel bermerek Anda di BERNAS.id. Tayang di halaman nasional, dengan tautan yang bisa dibuka siapa pun.

Terbitkan di BERNAS.id

“OJK Belum Terima Pengajuan Saham BEI di Atas 5 Persen — Ini Dampak bagi Investor”

R
Redaksi BERNAS
Click to Share
Discovery Insight

Data Transmutation:
Digital Sovereignty

Kenali produk dan layanan dalam ekosistem BERNAS.

Lihat Ekosistem

Peluang Karir & Bisnis Digital

Potensi Penghasilan (2026)
Rp 15.000.000 - Rp 25.000.000

Estimasi berdasarkan data pasar kerja & AI Bernas.

Prospek Karir
⚡ Sangat Tinggi

Permintaan tenaga kerja untuk sektor ini diprediksi tetap kuat.