Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

OJK Belum Terima Pengajuan Saham BEI di Atas 5 Persen — Demutualisasi Tertahan

Oleh: Redaksi BERNAS•2 Oktober 2026
OJK Belum Terima Pengajuan Saham BEI di Atas 5 Persen — Demutualisasi Tertahan
Foto: Redaksi BERNAS
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"OJK menegaskan belum menerima permohonan resmi pelampauan batas 5 persen kepemilikan saham BEI dari BPI Danantara, Kemenkeu, maupun BI. Bursa masih merumus"

🗓️ Dipublikasikan pada 2 Oktober 2026.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita finansial terbaru →

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan belum menerima pengajuan resmi terkait rencana kepemilikan saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI) di atas batas maksimal 5 persen per 2 Oktober 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menegaskan bahwa permohonan formal tersebut harus datang dari BEI, bukan langsung dari calon investor.

Pernyataan itu disampaikan Hasan Fawzi di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Jumat (2/10).

Menurutnya, tiga pihak yang berminat — Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia — baru menyampaikan minat awal ke BEI, belum mengajukan permohonan formal ke regulator.

"Belum.

Tentu pengajuan itu nanti kita harapkan akan datang dari PT Bursa Efek Indonesia pada saat ada konfirmasi pihak yang memang mengharuskan untuk memohon persetujuan pelampauan angka batasan 5 persen kepemilikan," kata Hasan Fawzi, dikutip dari laporan CNN Indonesia.

Hasan menambahkan, OJK baru akan memeriksa kelayakan calon pemegang saham setelah bursa mengajukan permohonan.

"Hanya dalam hal kalau ada pihak yang ternyata lebih dari 5 persen dan meminati untuk di atas 5 persen itu, baru kemudian bursa mengajukan permohonan pihak tersebut kepada kami di OJK untuk kami periksa apakah memenuhi kriteria," ujarnya.

Regulasi Baru Sudah Terbit, Eksekusi Masih Tertahan

Landasan hukum demutualisasi bursa sebenarnya sudah tersedia.

POJK Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek diundangkan pada 17 September 2026, merujuk pada UU Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Aturan itu membuka jalan bagi BEI untuk dimiliki anggota bursa, investor strategis, orang perseorangan, dan publik.

Struktur kepemilikan tidak lagi terbatas pada anggota bursa (mutual). Kepemilikan di bawah 5 persen tidak membutuhkan izin OJK.

Namun di atas 5 persen, wajib melalui permohonan BEI ke OJK.

Masalahnya, BEI belum menyelesaikan prasyarat internal: anggaran dasar dan mekanisme penawaran saham kepada calon pemegang saham baru.

Inilah yang membuat proses demutualisasi berhenti di level administratif, meski payung hukum sudah ada.

Situasi ini menciptakan jeda yang bisa dibaca pasar sebagai sinyal kehati-hatian berlebih atau ketidaksiapan koordinasi antar-lembaga.

Bagi pelaku pasar modal, ketidakjelasan struktur kepemilikan bursa dapat menunda keputusan investasi strategis dan memicu spekulasi di kalangan investor ritel maupun institusi.

Mengapa Independensi Bursa Jadi Pertaruhan

Pertanyaan besarnya bukan sekadar soal siapa yang akhirnya memiliki saham BEI di atas 5 persen.

Yang lebih krusial adalah bagaimana independensi bursa dijaga ketika negara — melalui Kemenkeu, BI, dan BPI Danantara — masuk sebagai pemegang saham signifikan.

Dalam kerangka pasar modal yang sehat, bursa berfungsi sebagai penyelenggara perdagangan yang netral.

Jika negara memiliki porsi besar, muncul risiko konflik kepentingan antara fungsi regulator fiskal-moneter dan fungsi pengawasan pasar.

Mekanisme ring-fencing hak suara strategis dan kewajiban keterbukaan informasi menjadi prasyarat yang tidak bisa ditawar.

Assessment Interaktif Cepat

Jawab 3 Pertanyaan & Skor Dihitung AI

Q1.Apa tujuan utama Anda terkait pendidikan & karir saat ini?

Ketidakpastian saat ini juga berpotensi menahan realisasi manfaat demutualisasi: peningkatan likuiditas, kapitalisasi, dan tata kelola bursa.

Pasar modal Indonesia membutuhkan kepastian regulasi untuk menarik investor strategis jangka panjang. Tanpa kejelasan tahapan, manfaat itu tertunda.

Pembelajaran dari sektor lain menunjukkan pola serupa. Ketika regulasi hadir tanpa kesiapan eksekusi di level institusi, yang muncul adalah ruang spekulasi.

Hal ini sejalan dengan dinamika yang dibahas dalam artikel tentang bagaimana ketidakpastian kebijakan dapat memengaruhi kepercayaan pelaku usaha, sebagaimana tercermin dalam pembahasan Tren Lowongan Kerja Nasional 2026: Fokus Sektor Digital dan Hijau.

Tiga Langkah agar Demutualisasi Tidak Jadi Wacana

BERNAS merekomendasikan tiga langkah konkret untuk mengurai kebuntuan ini.

Pertama, BEI perlu segera menetapkan timeline publik penyelesaian anggaran dasar dan mekanisme penawaran saham dalam 30 hari.

Tanpa tenggat yang jelas, calon investor strategis tidak bisa menyiapkan permohonan formal ke OJK.

Kedua, OJK sebaiknya membuka kanal pre-consultation resmi bagi BPI Danantara, Kemenkeu, dan BI.

Tujuannya memetakan persyaratan kriteria pelampauan 5 persen sebelum permohonan diajukan, sehingga mengurangi risiko penolakan administratif di kemudian hari.

Ketiga, Pemerintah dan DPR perlu memastikan kerangka tata kelola pasca-demutualisasi menjamin independensi bursa.

Transparansi tahapan demutualisasi adalah kunci menjaga kepercayaan investor domestik dan asing terhadap pasar modal Indonesia.

Dalam konteks yang lebih luas, kepastian regulasi di sektor keuangan adalah fondasi bagi stabilitas ekosistem bisnis nasional.

Prinsip yang sama berlaku ketika membahas Keamanan Siber Nasional 2026: Serangan Naik 45 Persen, di mana kesiapan institusi menentukan apakah kerangka hukum benar-benar melindungi publik atau hanya menjadi dokumen di atas kertas.

Yang Dipertaruhkan bagi Pelaku Pasar

Bagi investor ritel dan institusi, ketidakjelasan mekanisme penawaran saham bursa dapat memengaruhi valuasi dan strategi portofolio.

Bagi BEI sendiri, penundaan penyelesaian anggaran dasar berarti momentum demutualisasi belum dapat dikonversi menjadi aksi korporasi konkret.

Pasar modal Indonesia sedang berada di titik di mana kepastian lebih berharga daripada janji. Setiap minggu penundaan adalah sinyal yang dibaca pasar, baik domestik maupun asing.

Jika proses ini berlarut, bukan tidak mungkin kepercayaan yang sudah dibangun bertahun-tahun akan terkikis perlahan.

Sebagaimana prinsip yang kerap ditekankan dalam pengelolaan data dan tata kelola institusi — seperti diulas dalam 7 Strategi Emas Melindungi Data Nasional demi Indonesia Emas 2045 — transparansi bukan sekadar kewajiban, melainkan instrumen untuk membangun kepercayaan jangka panjang.

[STRATEGI SOLUSI]

Bagi korporasi, emiten, dan pelaku pasar modal yang ingin menyiapkan diri menghadapi lanskap regulasi baru pasca-demutualisasi, BERNAS menyediakan layanan Consulting Business Plan untuk penyusunan roadmap transformasi dan analisis peluang regulasi.

Diskusikan kebutuhan spesifik Anda melalui sesi konsultasi 1-on-1 dengan tim kami.

Untuk perusahaan yang ingin memperkuat positioning di tengah ketidakpastian pasar, Jasa SEO & Ads BERNAS menawarkan audit teknis dan optimasi kata kunci agar pesan korporasi Anda tetap relevan di mesin pencari.

Sementara itu, bagi institusi yang ingin membangun sistem otomasi analisis regulasi dan pelaporan berbasis AI, Training NLP + Vibecoding + AI menyediakan program cohort dengan studi kasus nyata dari ekosistem sendiri.

📊 Survei Kilat BERNAS

Apakah Anda tertarik kuliah lagi?

Jawaban Anda membantu kami menyajikan konten yang lebih relevan.

FAQ: Ringkasan Cepat

Apa inti dari OJK Belum Terima Pengajuan Saham BEI di Atas 5 Persen — Demutualisasi Tertahan?

OJK menegaskan belum menerima permohonan resmi pelampauan batas 5 persen kepemilikan saham BEI dari BPI Danantara, Kemenkeu, maupun BI. Bursa masih merumus

Apakah cara ini masih relevan di tahun ini?

Ya, panduan ini telah diperbarui oleh Tim Redaksi BERNAS.id dan diverifikasi keakuratannya. Kami selalu menyajikan informasi teknologi yang *up-to-date*.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Untuk Mitra & Pengiklan

Punya kabar atau rilis perusahaan?

Terbitkan siaran pers atau artikel bermerek Anda di BERNAS.id. Tayang di halaman nasional, dengan tautan yang bisa dibuka siapa pun.

Terbitkan di BERNAS.id

“OJK Belum Terima Pengajuan Saham BEI di Atas 5 Persen — Demutualisasi Tertahan”

R
Redaksi BERNAS
Click to Share
Discovery Insight

Data Transmutation:
Digital Sovereignty

Kenali produk dan layanan dalam ekosistem BERNAS.

Lihat Ekosistem

Peluang Karir & Bisnis Digital

Potensi Penghasilan (2026)
Rp 15.000.000 - Rp 25.000.000

Estimasi berdasarkan data pasar kerja & AI Bernas.

Prospek Karir
⚡ Sangat Tinggi

Permintaan tenaga kerja untuk sektor ini diprediksi tetap kuat.