Otoritas Jasa Keuangan belum menerima pengajuan resmi kepemilikan saham Bursa Efek Indonesia di atas batas 5 persen.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hasan Fawzi menyatakan hal tersebut di Gedung BEI Jakarta Selatan.
Tiga pihak telah menyampaikan minat awal kepada BEI yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan BPI Danantara.
Bursa masih merumuskan mekanisme penawaran saham di tingkat internal sehingga belum ada permohonan formal ke OJK.
Key Takeaways: - OJK belum menerima permohonan resmi pelampauan batas 5 persen kepemilikan saham BEI.
- Tiga pihak berminat: Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan BPI Danantara. - Landasan hukumnya adalah POJK Nomor 13 Tahun 2026 yang diundangkan 17 September 2026.
- BEI masih merumuskan mekanisme penawaran saham di tingkat internal.
Menanti Mekanisme Internal BEI
Hasan Fawzi menegaskan bahwa pengajuan hanya akan diproses jika ada pihak yang benar-benar ingin memiliki saham bursa di atas 5 persen. "Belum.
Tentu pengajuan itu nanti kita harapkan akan datang dari PT Bursa Efek Indonesia pada saat ada konfirmasi pihak yang memang mengharuskan untuk memohon persetujuan pelampauan angka batasan 5 persen kepemilikan," ujar Hasan Fawzi di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Jumat (2/10).
Ia menambahkan, mekanisme persetujuan bersifat kondisional.
"Hanya dalam hal kalau ada pihak yang ternyata lebih dari 5 persen dan meminati untuk di atas 5 persen itu, baru kemudian bursa mengajukan permohonan pihak tersebut kepada kami di OJK untuk kami periksa apakah memenuhi kriteria," ujar Hasan Fawzi.
Artinya, bola kini berada di tangan BEI. Bursa masih merumuskan anggaran dasar dan mekanisme penawaran saham sebelum permohonan formal dapat diajukan ke OJK.
Tanpa dokumen itu, regulator tidak bisa memulai proses verifikasi.
Regulasi Baru dan Transisi Demutualisasi
Proses ini merupakan tindak lanjut dari POJK Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek yang diundangkan pada 17 September 2026.
Regulasi ini menjadi landasan hukum demutualisasi bursa, yakni perubahan struktur kepemilikan dari yang semula terbatas pada anggota bursa (mutual) menjadi dapat dimiliki orang perseorangan dan/atau badan hukum Indonesia (demutual).
Assessment Interaktif Cepat
Jawab 3 Pertanyaan & Skor Dihitung AI
Dasar hukumnya merujuk pada UU Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Angka 63 angka 3a Pasal 8.
Dengan aturan ini, batas maksimal kepemilikan saham BEI tanpa izin khusus OJK adalah 5 persen.
Pelampauan hanya bisa dilakukan jika OJK menyatakan calon pemegang saham memenuhi kriteria.
Pasar Menanti Kepastian Tata Kelola
Ketidakjelasan struktur kepemilikan bursa menciptakan sikap wait-and-see di kalangan pelaku pasar modal dan investor institusional.
Minat awal dari tiga lembaga besar telah menimbulkan ekspektasi positif, namun belum adanya pengajuan resmi ke OJK menahan keputusan investasi strategis.
Bagi BEI, proses demutualisasi yang tertunda berpotensi memperlambat modernisasi tata kelola dan penguatan daya saing bursa di kawasan ASEAN.
Keterlibatan Kemenkeu, BI, dan BPI Danantara sebagai calon pemegang saham menunjukkan dimensi strategis kebijakan ini bagi stabilitas pasar modal nasional.
Hal ini sejalan dengan agenda penguatan sektor keuangan yang diamanatkan UU P2SK.
Langkah Konkret untuk Menuntaskan Kebuntuan
BERNAS merekomendasikan tiga langkah konkret.
Pertama, BEI perlu segera menuntaskan penyusunan anggaran dasar dan mekanisme penawaran saham agar permohonan resmi dapat diajukan ke OJK tanpa penundaan lebih lanjut, dengan target waktu yang jelas dan terukur.
Kedua, OJK sebagai regulator perlu menyiapkan kerangka verifikasi yang transparan dan terstandar untuk menilai kelayakan calon pemegang saham di atas 5 persen, termasuk kriteria fit and proper test yang dapat diakses publik.
Ketiga, pemerintah melalui Kemenkeu dan BPI Danantara perlu mengomunikasikan secara terbuka rencana strategis kepemilikan saham BEI kepada publik dan pelaku pasar, guna mengurangi spekulasi dan membangun kepercayaan investor terhadap agenda demutualisasi bursa nasional.
Tantangan bagi Regulator dan Bursa
Pertanyaannya kini: seberapa cepat BEI mampu merampungkan rumusan internalnya? Jika terlalu lama, momentum demutualisasi bisa kehilangan daya tarik di mata investor strategis.
Sebaliknya, jika OJK tidak menyiapkan kerangka verifikasi yang jelas, proses persetujuan berpotensi menjadi bottleneck baru.
Pasar modal Indonesia membutuhkan kepastian. Tanpa itu, agenda besar demutualisasi hanya akan menjadi wacana di atas kertas, bukan terobosan nyata bagi tata kelola bursa nasional.
📊 Survei Kilat BERNAS
Bidang karir impian Anda?
Jawaban Anda membantu kami menyajikan konten yang lebih relevan.
FAQ: Ringkasan Cepat
Apa inti dari OJK Belum Terima Pengajuan Kepemilikan Saham BEI di Atas 5 Persen?
Otoritas Jasa Keuangan menegaskan belum ada permohonan resmi terkait pelampauan batas kepemilikan saham Bursa Efek Indonesia. Tiga lembaga besar sudah meny
Apakah cara ini masih relevan di tahun ini?
Ya, panduan ini telah diperbarui oleh Tim Redaksi BERNAS.id dan diverifikasi keakuratannya. Kami selalu menyajikan informasi teknologi yang *up-to-date*.




