Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menegaskan bahwa sampai 2 Oktober 2026 pihaknya belum menerima pengajuan resmi apa pun terkait kepemilikan saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI) di atas batas 5 persen.
Pernyataan itu sekaligus mengonfirmasi bahwa tiga lembaga besar yang disebut-sebut berminat menjadi pemegang saham strategis BEI, yakni Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, belum melangkah ke tahap administratif.
Kabar ini menjadi pukulan bagi pelaku pasar modal yang menantikan kepastian struktur kepemilikan bursa.
Sebab, POJK Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek sudah berlaku sejak 17 September 2026.
Regulasi itu merupakan amanat UU Nomor 4 Tahun 2026 yang mengubah UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Artinya, payung hukumnya sudah ada, tetapi eksekusinya masih jalan di tempat. Mengapa Demutualisasi BEI Begitu Krusial?
Demutualisasi adalah perubahan mendasar struktur kepemilikan bursa.
Selama ini BEI berbentuk mutual, di mana sahamnya hanya boleh dipegang oleh anggota bursa alias perusahaan sekuritas.
Lewat demutualisasi, saham BEI dapat dimiliki perseorangan maupun badan hukum Indonesia.
Konsekuensinya, bursa bisa membuka pintu bagi investor strategis, termasuk negara melalui BPI Danantara.
Hasan Fawzi menjelaskan bahwa pengajuan hanya akan muncul jika ada pihak yang benar-benar meminta lampu hijau untuk melampaui batas 5 persen. "Belum.
Tentu pengajuan itu nanti kita harapkan akan datang dari PT Bursa Efek Indonesia pada saat ada konfirmasi pihak yang memang mengharuskan untuk memohon persetujuan pelampauan angka batasan 5 persen kepemilikan," ujarnya di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Jumat (2/10/2026).
Dengan kata lain, OJK tidak bisa memproses apa pun sebelum BEI menyelesaikan dua pekerjaan rumah internal: menyusun anggaran dasar baru dan merumuskan mekanisme penawaran saham.
Dua dokumen itulah yang menjadi pintu masuk pengajuan formal ke regulator. Kemenkeu, BI, dan Danantara: Minat Ada, Berkas Belum
Tiga lembaga yang disebut dalam kerangka POJK 13/2026 adalah Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan BPI Danantara. Ketiganya sudah menyampaikan minat awal.
Namun minat tanpa berkas resmi tidak cukup untuk menggerakkan roda birokrasi.
Hasan Fawzi menambahkan bahwa OJK hanya akan memeriksa kelayakan pihak yang mengajukan permohonan pelampauan batas 5 persen setelah bursa mengirimkan nama calon pemegang saham.
"Hanya dalam hal kalau ada pihak yang ternyata lebih dari 5 persen dan meminati untuk di atas 5 persen itu, baru kemudian bursa mengajukan permohonan pihak tersebut kepada kami di OJK untuk kami periksa apakah memenuhi kriteria," katanya.
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa koordinasi antarlembaga masih berjalan lambat.
Padahal, momentum reformasi sektor keuangan tengah dijaga ketat agar Indonesia tidak kalah dari bursa regional seperti Bursa Malaysia dan Singapore Exchange (SGX).
Risiko Tertundanya Momentum Pasar Modal
Ketidakpastian struktur kepemilikan BEI berdampak langsung pada kapasitas bursa berinvestasi di infrastruktur perdagangan dan teknologi.
Tanpa masuknya modal strategis, ruang fiskal BEI untuk berinovasi tetap terbatas.
Hal ini sejalan dengan pembahasan dalam Strategi Radikal Mendesain Ulang Karir: Kunci Sukses Indonesia Emas 2045 yang menyoroti pentingnya kesiapan institusi menghadapi standar global.
Assessment Interaktif Cepat
Jawab 3 Pertanyaan & Skor Dihitung AI
Bagi perusahaan sekuritas anggota bursa, perubahan struktur kepemilikan berpotensi mengubah dinamika tata kelola dan distribusi dividen.
Sementara bagi investor ritel, demutualisasi menjanjikan peluang baru memiliki saham bursa. Namun tanpa kejelasan mekanisme, peluang itu masih jauh dari jangkauan.
Di sisi lain, keterlambatan ini juga mempertaruhkan reputasi OJK dan BEI sebagai institusi yang responsif terhadap agenda reformasi.
Kalangan analis pasar modal memilih sikap wait-and-see. Tidak ada protes terbuka, tetapi ekspektasi publik terhadap percepatan proses demutualisasi cukup tinggi.
Beberapa komunitas investor bahkan mempertanyakan mengapa koordinasi antarlembaga memakan waktu meski minat awal sudah disampaikan.
Jalan Keluar: Satgas Percepatan dan Panduan Teknis
BERNAS merekomendasikan pembentukan Satuan Tugas Percepatan Demutualisasi BEI yang melibatkan OJK, BEI, Kemenkeu, BI, dan BPI Danantara dengan tenggat waktu yang jelas.
Satgas ini perlu segera menuntaskan dua dokumen kunci: anggaran dasar baru BEI dan mekanisme penawaran saham.
Selain itu, OJK perlu menerbitkan panduan teknis mengenai kriteria kelayakan pemegang saham di atas 5 persen.
Panduan ini akan memangkas waktu verifikasi dan memberi kepastian bagi calon investor strategis.
Proses pengajuan dan verifikasi juga sebaiknya memanfaatkan platform digital yang transparan agar dapat diawasi publik.
Tidak kalah penting, sosialisasi kepada investor ritel mengenai peluang kepemilikan saham bursa harus dijalankan sejak awal.
Tanpa itu, demutualisasi hanya akan dinikmati institusi besar dan kehilangan dimensi inklusifnya.
Upaya membangun kepercayaan publik semacam ini sejalan dengan semangat yang dibahas dalam Pemerintah Cek Wajah Penerima Bansos, Lacak Tanah dan Mobil, di mana transparansi data menjadi kunci akuntabilitas kebijakan.
Yang Harus Diawasi Publik ke Depan
Ada tiga hal yang perlu dicermati. Pertama, kapan BEI benar-benar mengirimkan pengajuan resmi ke OJK setelah menyelesaikan anggaran dasar.
Kedua, siapa yang akhirnya masuk sebagai pemegang saham strategis dan berapa porsi kepemilikannya.
Ketiga, apakah OJK konsisten menerapkan kriteria kelayakan tanpa intervensi kepentingan jangka pendek.
Jika tiga hal itu terpenuhi, demutualisasi BEI bisa menjadi tonggak peningkatan tata kelola dan likuiditas pasar modal nasional.
Jika tidak, Indonesia berisiko kehilangan momentum reformasi di tengah persaingan bursa kawasan yang terus bergerak cepat.
[STRATEGI SOLUSI]
Bagi korporasi, sekuritas, dan lembaga keuangan yang ingin menyiapkan diri menghadapi era baru tata kelola pasar modal, BERNAS menyediakan layanan Consulting Business Plan untuk menyusun roadmap transformasi digital berbasis AI, mulai dari diagnosa peluang hingga rencana eksekusi terukur.
Untuk kebutuhan komunikasi publik dan penguatan reputasi institusi di tengah agenda reformasi, JasaPromo.id menyediakan distribusi rilis pers dan amplifikasi ke jaringan media nasional terverifikasi.
Sementara itu, bagi profesional pasar modal yang ingin memperkuat kapasitas teknis di bidang otomasi dan analitik, Training NLP + Vibecoding + AI dari BERNAS menawarkan kelas praktik langsung dengan studi kasus ekosistem nyata.
Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui kanal resmi BERNAS.
📊 Survei Kilat BERNAS
Berapa penghasilan bulanan ideal Anda?
Jawaban Anda membantu kami menyajikan konten yang lebih relevan.




