Mukota Kadin Jakarta Utara Dinilai Sarat Rekayasa

JAKARTA, BERNAS.ID – Pelaksanaan Musyawarah Kota (Mukota) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jakarta Utara yang digelar di Hotel Mercure Ancol, Rabu (17/12/2025), dinilai cacat dan tidak konstitusional.

Penilaian tersebut disampaikan oleh sekelompok massa pendukung bakal calon Ketua Kadin Jakarta Utara, Radian Azhar, yang secara sepihak didiskualifikasi.

Massa yang tergabung dalam Tim Monitoring itu bahkan menggeruduk arena Mukota sebagai bentuk protes.

Ketua Tim Sukses Radian Azhar, Reza Indra, menegaskan bahwa terpilihnya Arif Darmawanto Lim sebagai Ketua Kadin Jakarta Utara periode 2025–2030 tidak sah karena diduga kuat melalui proses yang direkayasa.

Baca Juga : HUT ke-57, Kadin DKI Jakarta Perkuat Dukungan pada Program Makan Gratis

Menurut Reza, pelaksanaan Mukota melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin serta mencederai prinsip demokrasi organisasi.

Ia menyebut diskualifikasi Radian Azhar sebagai bentuk pembunuhan demokrasi yang dilakukan secara sistematis dan terencana.

“Diskualifikasi ini tidak berdasar dan merupakan pembunuhan demokrasi di tubuh organisasi,” ujar Reza.

Reza juga menduga adanya campur tangan Ketua Kadin DKI Jakarta dalam proses Mukota, sehingga hanya satu nama yang dimajukan, yakni Arif Darmawanto Lim, dan akhirnya terpilih secara aklamasi.

Para pendukung Radian Azhar menilai telah terjadi upaya penjegalannya, meski seluruh persyaratan administrasi dan keanggotaan disebut telah dipenuhi sesuai ketentuan.

Diskualifikasi dinilai dilakukan secara sepihak, tidak transparan, dan tidak adil.

Baca Juga : Radian Azhar: Dunia Usaha Harus Turun Tangan dalam Isu Bencana dan Kemanusiaan

Selain itu, penetapan Arif Darmawanto Lim sebagai calon tunggal Ketua Kadin Jakarta Utara juga dinilai tidak sah karena lahir dari proses verifikasi yang bermasalah dan bertentangan dengan prinsip demokrasi organisasi.

Massa aksi turut menuding adanya intervensi Ketua Kadin DKI Jakarta dalam penetapan calon tunggal tersebut.

Dugaan ini semakin menguatkan anggapan bahwa Mukota Kadin Jakarta Utara tidak berjalan secara independen dan objektif.

Dalam tuntutannya, massa mendesak agar Mukota Kadin Jakarta Utara dibatalkan, dilakukan peninjauan ulang terhadap proses verifikasi calon, serta memastikan seluruh tahapan organisasi berjalan sesuai AD/ART dan prinsip demokrasi.

Aksi unjuk rasa sempat memanas ketika pendukung Radian Azhar tidak diizinkan masuk ke arena Mukota.

Adu argumen antara massa, panitia, dan pihak keamanan sempat terjadi, namun situasi akhirnya dapat dikendalikan.

Hingga berita ini diturunkan, Kadin DKI Jakarta maupun panitia Mukota belum memberikan klarifikasi resmi terkait tudingan pelanggaran dan rekayasa pencalonan tersebut.

(DID)