Bengkulu 'Terkunci' dalam Jerat Kemiskinan: Mengapa Angka BPS Masih Menghantui Janji Politik Asta Cita?

BENGKULU, 24 Mei 2024.

Bayangkan Anda tinggal di tanah yang kaya akan sejarah, tempat lahirnya penjahit Bendera Pusaka, namun setiap hari harus menghitung sisa recehan hanya untuk sesuap nasi.

Inilah realitas pahit yang dihadapi ribuan warga di pelosok Bengkulu, di mana aroma kemiskinan lebih menyengat daripada harum bunga Rafflesia.

Setiap kali musim politik tiba, janji-janji manis tentang kesejahteraan dan lapangan kerja berhamburan seperti debu di jalanan lintas Sumatra.

Namun, ketika sirine iring-iringan pejabat berlalu, yang tersisa hanyalah angka-angka merah di tabel statistik yang seolah tak pernah bergeser.

Warga di Kabupaten Seluma hingga Mukomuko masih harus berjibaku dengan infrastruktur yang alakadarnya, sementara akses modal usaha terasa seperti mimpi di siang bolong.

Kita melihat sebuah kontradiksi besar: provinsi dengan kekayaan laut dan perkebunan melimpah, tapi rakyatnya tetap berada di garis bawah.

Apa kata sang Gubernur atau para Bupati yang baru saja dilantik dengan jargon 'perubahan'?

Kami menantang Anda: Bagaimana mungkin narasi 'Indonesia Emas' bisa terwujud jika di halaman rumah sendiri, Bengkulu masih menjadi 'beban' dalam statistik kemiskinan nasional?

Mari kita bedah datanya secara objektif agar tidak dianggap sekadar nyinyir politik.

Berdasarkan data BPS terbaru, tingkat kemiskinan di Bengkulu masih tertahan di angka yang mengkhawatirkan, jauh di atas rata-rata nasional, dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan yang menunjukkan luka sosial yang semakin menganga.

Jika kita merujuk pada pilar 'ASTA CITA' ke-4 yang menekankan penguatan pembangunan sumber daya manusia, maka Bengkulu adalah 'Lampu Kuning' bagi pemerintah pusat.

Bagaimana bisa membangun manusia unggul jika gizi buruk dan akses pendidikan berkualitas masih terhambat oleh daya beli yang rendah?

Angka Gini Ratio yang tak kunjung membaik di wilayah ini juga mengonfirmasi adanya ketimpangan yang ekstrem.

Si kaya semakin terbang tinggi dengan akses politiknya, sementara si miskin semakin terperosok dalam lubang gali-tutup-utang yang tak berujung.

Dialog publik selama ini hanya berputar pada seremoni tanpa menyentuh akar masalah: absennya inovasi berbasis data dalam pengambilan kebijakan.

Kebijakan publik di Bengkulu tampak seperti 'copy-paste' dari anggaran tahun-tahun sebelumnya tanpa ada 'Design Thinking' untuk memutus rantai kemiskinan.

Kami bertanya kepada para elit politik: Kapan Anda berhenti menjadikan data kemiskinan sebagai komoditas kampanye dan mulai menjadikannya sebagai basis algoritma kemakmuran?

Apakah Anda punya keberanian untuk mengakui kegagalan dan merombak total strategi ekonomi daerah?

Publik tidak lagi butuh baliho wajah tersenyum di persimpangan jalan jika perut mereka masih keroncongan.

Kita butuh aksi nyata, transparansi anggaran, dan keberanian untuk mengubah data merah menjadi emas kesejahteraan bagi seluruh warga Bumi Rafflesia.

Analisa Data Eksklusif oleh TIM NATIONAL DATA ALCHEMIST BERNAS