Komisi II DPR Sebut Masih Ada Waktu Bahas Pemisahan Pemilu

JAKARTA,BERNAS.ID -Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Gerindra, Bahtra Banong menyatakan, masih cukup waktu untuk mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menetapkan pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah 2029, mengingat pelaksanaan pemilu dilakukan tahun 2029.

Komisi II DPR gunakan untuk mengkaji lebih dalam dan menampung aspirasi publik.

“Tujuannya agar pelaksanaan pemilu lebih baik dan berkualitas.

Jeda waktu panjang ini kita gunakan untuk menerima masukan berbagai pihak supaya pemilunya berjalan dengan baik,” ujar Bahtra Selasa (22/7/2025).

Baca Juga :Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Bentuk Turbulensi Konstitusi

Untuk diketahui, Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemilu terpisah memantik perdebatan serius perihal implementasi putusan yang dianggap bahwa putusan tersebut melanggar norma konstitusi yang sudah ada.

Fenomena ini menarik, dikarenakan putusan No.

135/PUU-XXII/2024 tersebut bermaksud ingin menegakkan konstitusi akan tetapi di dalam putusan tersebut malah menciptakan pertentangan konstitusi sehingga terjadinya delegitimasi putusan pengadilan dengan menabrak validitas norma konstitusi itu sendiri.

Hal ini disebabkan oleh dua hal.

Pertama, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Pasal 167 ayat (3) Undang – Undang Pemilu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (2) mengenai pemilihan umum, yang kemudian dilaksanakan selama lima tahun.

Baca Juga :Apresiasi Putusan MK, Komisi II: Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Butuh Exercise Serius

Hasilnya, Pemilu Presiden, DPD, DPR akan dipisahkan dengan pemilu DPRD daerah dengan mempertimbangkan aspek efektivitas pemerintahan yang sebelumnya telah menimbulkan kejenuhan terhadap pemilih dan tidak menghasilkan kedaulatan rakyat yang substantif.

Kedua, Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa pemisahan pemilu nasional dan lokal berasalan demi menciptakan keterpisahan fokus pemilih yang pada waktu pemilu serentak 2019 dan 2024 pemilih hanya fokus pada pemilu Presiden dan DPR sehingga pemilihan umum DPRD tidak menjadi perhatian pemilih di daerah.

(FIE)