Komisi A Desak Surplus APBD 2025 Fokus Tangani Permukiman Kumuh dan Balai Warga di Jakarta

JAKARTA, BERNAS.ID – Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar mengarahkan surplus anggaran daerah tahun 2025, yang mencapai sekitar Rp3 triliun, untuk program-program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama di wilayah-wilayah kumuh dan padat penduduk.

Baca Juga : Antisipasi Banjir, Komisi A DKI Tekankan Peran Aktif Pemkot

“Masih banyak RW kumuh di Jakarta yang perlu perhatian.

Begitu juga balai-balai warga yang belum terkelola dan dirawat dengan baik.

Ini butuh peran aktif wali kota, camat, dan lurah agar pengelolaan fasilitas publik benar-benar bermanfaat bagi warga,” kata Inggard dalam rapat pembahasan Perubahan APBD 2025, Selasa (22/7/2025).

Ia menekankan pentingnya pengelolaan anggaran berbasis kebutuhan masyarakat, bukan sekadar proyek rutin yang kurang berdampak langsung.

Baca Juga : Estetika Kota Jadi Taruhan, Inggard Minta Penertiban Atribut Ormas

Selain itu, Inggard juga menyoroti isu stunting yang masih fluktuatif di Jakarta.

Ia menyebut penyebabnya bukan hanya soal asupan gizi, tetapi juga karena rendahnya kesadaran masyarakat akan pola hidup bersih dan sehat.

“Pola hidup bersih dan sehat itu masih rendah karena lingkungannya tidak mendukung.

Sanitasi dan pengelolaan sumber daya alam di tingkat kelurahan dan kecamatan harus dibenahi,” ujarnya.

Komisi A, lanjut dia, akan merekomendasikan penguatan pengawasan dan percepatan pemanfaatan anggaran untuk program-program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kualitas hidup masyarakat, mulai dari perbaikan lingkungan hingga infrastruktur dasar warga di seluruh kecamatan dan kelurahan DKI Jakarta.

(DID)