Kemenag DKI Optimalkan Layanan Keagamaan dan Pemberdayaan Ekonomi Umat

JAKARTA, BERNAS.ID – Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat layanan keagamaan dan pemberdayaan ekonomi umat melalui berbagai program prioritas.

Kepala Kanwil Kemenag DKI Jakarta, Adib, menegaskan komitmennya menghadirkan layanan publik yang lebih baik, efektif, dan transparan.

“Inovasi dalam layanan publik adalah kunci untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga : Kemenag Tegas Dukung Program Nasional Cek Kesehatan Gratis

Kemenag DKI menerapkan enam prioritas kerja yang dikenal sebagai Asta Protas Kemenag, mencakup penguatan moderasi beragama, transformasi digital layanan publik, revitalisasi KUA, pemberdayaan pesantren dan madrasah, pengelolaan zakat dan wakaf secara profesional, serta peningkatan kualitas dan integritas ASN.

Berbagai inovasi telah dijalankan untuk memperkuat layanan tersebut.

Seluruh layanan keagamaan kini dapat diakses secara digital melalui PTSP online, termasuk urusan pendidikan madrasah dan zakat.

Program Kampung Zakat di Kepulauan Seribu juga menjadi contoh pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir berbasis zakat.

Selain itu, madrasah di DKI Jakarta terus menunjukkan peningkatan mutu, dengan banyak lulusannya diterima di perguruan tinggi ternama.

Program Ekoteologi dan Green Religion juga digagas untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan, salah satunya melalui gerakan “Satu Santri Satu Pohon.”

Baca Juga : Kemenag Siapkan Layanan Haji Terbaik 2025 Sebelum Estafet ke BPH

Salah satu terobosan penting adalah Program Inkubasi Wakaf Produktif yang membentuk sumber daya pengelola wakaf (nazhir) menjadi wirausahawan kreatif.

KH.

Makmun dari Yayasan Nurani Bangsa menuturkan, setelah mengikuti program tersebut, lembaganya berhasil mengembangkan usaha optik dan kuliner yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kemenag DKI juga menggencarkan percepatan sertifikasi tanah wakaf bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Sebanyak 2.100 objek wakaf di Jakarta ditargetkan tersertifikasi hingga 2026 untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah sengketa.

“Kemenag DKI Jakarta siap menjadi lembaga keagamaan modern yang inklusif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Adib.

Ia menambahkan, sinergi antara Kemenag, Pemprov DKI, BPN, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menghadirkan layanan keagamaan dan pemberdayaan ekonomi yang berkeadilan.

(DID)