Kasus Beras Oplosan, Dirut Food Station Tjipinang Jaya Jadi Tersangka

JAKARTA, BERNAS.ID – Kepolisian Negara Republik Indonesia lewat Satgas Pangan kembali menguak borok kelangkaan dan manipulasi mutu pangan.

Kali ini, tiga petinggi PT Food Station Tjipinang Jaya (FS), produsen yang selama ini dianggap andalan BUMD Jakarta dalam urusan pangan resmi dijadikan tersangka dalam kasus dugaan pengoplosan beras premium.

Ketiganya adalah KG selaku Direktur Utama, RL selaku Direktur Operasional, serta RP yang menjabat Kepala Seksi Quality Control.

Ketiganya ditetapkan usai penyidikan panjang dan gelar perkara, sebagaimana diumumkan oleh Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol.

Helfi Assegaf dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (1/8/2025).

Baca Juga : Pengamat Nilai Gubernur Pramono Hati-Hati Sikapi Dugaan Pengoplosan Beras di PT FSTJ

“Dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ahli perlindungan konsumen, ahli mutu, hingga ahli pidana, penyidik menemukan bukti kuat.

Tiga orang bertanggung jawab atas produksi dan peredaran beras premium yang tak sesuai mutu dan takaran,” kata Helfi.

Barang bukti yang disita pun tak tanggung-tanggung.

Total 132,56 ton beras berbagai merek, termasuk 127,3 ton beras premium dan 5,35 ton beras kemasan 2,5 kg.

Turut disita pula sederet dokumen penting, mulai dari sertifikat penunjang, dokumen hasil produksi, hingga legalitas merek.

Baca Juga : Demokrat Desak Pemprov Perbaiki Sistem Barkot Subsidi Pangan

Satgas juga mengungkap bahwa PT FS memproduksi tiga merek beras yang jadi sorotan: Setra Ramos Merah, Setra Ramos Biru, dan Setra Pulen.

Dua produsen lain yakni Toko SY (Jelita) dan PT Padi Indonesia Maju Wilmar (Sania) masih dalam tahap pendalaman alat bukti.

Ketiga tersangka dari PT FS akan segera dipanggil dalam waktu dekat, dijadwalkan tiga hari setelah penetapan pada Kamis, 31 Juli 2025.

Ancaman hukumannya berat menanti yakni Pasal 62 juncto Pasal 8 ayat (1) huruf a dan f UU Perlindungan Konsumen serta Pasal 3, 4, dan 5 UU Tindak Pidana Pencucian Uang.

Jika terbukti, hukuman penjara hingga 20 tahun dan denda Rp10 miliar mengintai.

“Tak ada tempat bagi pengkhianat kepercayaan publik dalam urusan pangan,” pungkasnya.

(DID)