Jogja, Pansus Sepakati Perda Mihol

YOGYAKARTA, BERNAS.ID – DPRD Kota Yogyakarta akhirnya menemui kesepakatan untuk segera mengesahkan Perda tentang Minuman Beralkohol (mihol).

Targetnya, rancangan perda yang sedang ditangani panitia khusus (pansus) itu akan di ketok atau disahkan akhir bulan November, ini.

Pokok – pokok regulasi tersebut mengatur pengendalian, pengawasan, dan pelarangan mihol.

Ketua Pansus Raperda mihol DPRD Susanto Dwi Antoro, menyebutkan bahwa aturan ini sangat komprehensif, bertujuan untuk menanggapi dampak kompleks peredaran dan konsumsi minuman beralkohol terhadap ketertiban umum, kesehatan masyarakat, keamanan, serta nilai sosial budaya di Kota Yogyakarta.

“Peningkatan jumlah penduduk, arus wisatawan, dan pertumbuhan ekonomi mendorong tingginya permintaan, sehingga pengendalian dan pengawasan ketat mutlak diperlukan untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari risiko penyalahgunaan dan dampak negatifnya,” tegasnya, Selasa (4/10/2025).

Baca Juga; Bahas Raperda Rusun, DPRD Jogja Arahkan Kikis Kemiskinan

Regulasi terkait minuman beralkohol tersebut mengalami dinamika pembahasan yang cukup panjang.

Bahkan pada periode sebelumnya sempat terhenti dan terpaksa tidak bisa dituntaskan.

Sedangkan pada periode kali ini, jalannya pembahasan hampir memakan waktu selama satu tahun.

Dinamika yang terjadi tersebut merupakan bagian dari penjaringan aspirasi guna menghasilkan produk hukum yang komprehensif.

Salah satu poin utama dalam regulasi ini adalah pelarangan total terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi minuman oplosan.

Pansus meminta Pemerintah Kota (Pemkot) untuk menerapkan penegakan hukum yang tegas tanpa kompromi bagi setiap pelanggar yang nekat memproduksi atau mengedarkan minuman oplosan di Kota Yogyakarta.

Perda ini membedakan minuman beralkohol menjadi tiga golongan berdasarkan kadar etanolnya, dan menetapkan aturan penjualan yang ketat.

Golongan A, kadar etanol sampai 5 persen.

Diizinkan dijual di supermarket atau hypermarket.

Golongan B dengan kadar etanol 5-20 persen, serta golongan C dengan kadar etanol 20-55 persen.

Penjualan minuman beralkohol Golongan B dan C diperketat.

Minuman pada golongan ini hanya boleh dijual di hotel bintang 3 ke atas atau pub, dan hanya untuk minum di tempat.

“Secara tegas, penjualan minuman beralkohol dilarang di sejumlah tempat, termasuk area permukiman, minimarket, radius 100 meter dari tempat ibadah atau pendidikan, kaki lima, pasar rakyat, stasiun, terminal, dan lain sebagainya,” tandas Susanto.

Ia menyebut minuman beralkohol yang diizinkan beredar hanyalah yang telah berizin dan berlabel resmi dalam kemasan.

Untuk memudahkan pengawasan, Pansus merekomendasikan Pemkot untuk menyiapkan sistem pelaporan digital yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

Sistem ini memungkinkan warga untuk melaporkan setiap dugaan pelanggaran dengan cepat.

Baca Juga: Komisi C DPRD Jogja Optimis Awal 2025 Soal Sampah Tertangani

Pansus menilai bahwa pengaturan ini mencakup aspek perizinan, distribusi, pengawasan tempat penjualan, promosi, hingga sanksi bagi pelanggar.

Pelanggaran terhadap Perda ini dapat dikenai sanksi pidana yang berat, berupa kurungan maksimal 3 tahun atau denda sebesar Rp 50 juta.

Diharapkan dengan adanya Perda ini, pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Yogyakarta dapat berjalan optimal, sehingga mampu menjaga ketertiban umum dan melindungi kesehatan masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan alkohol.

(Age)