SLEMAN, BERNAS.ID- Mantan Bupati Sleman dua periode, Sri Purnomo (SP) menjalani sidang perdana di Ruang Sidang Garuda Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Jalan Kapas, Yogyakarta, Kamis (18/12). Sidang dimulai pukul 10 dan berakhir pukul 11.30. Sidang perdana di pimpin oleh ketua hakim majelis Melinda Aritonang.
Baharuddin Kamba, Deputi Bidang Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Peradilan Jogja Corruption Watch mengatakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman setebal 24 halaman tersebut terungkap sejumlah nama mulai dari eksekutif hingga legislatif.
Baca Juga Kejari Sleman Tetapkan Mantan Bupati Sleman Sri Purnomo Sebagai Tersangka Dana Hibah
Namun, dalam surat dakwaan JPU tersebut tidak terungkap aliran dana hibah pariwisata Kabupaten Sleman yang ditengarai merugikan negara sebesar Rp 10,9 miliar tersebut.
“Selain tidak terungkap aliran dana hibah pariwisata Kabupaten Sleman dalam surat dakwaan dakwaan JPU sama sekali tidak menyebut nama Harda Kiswaya yang saat itu menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman dan Ketua Tim Pelaksana Penyaluran Hibah,” tutur Kamba.
Lanjut tambahnya, proses persidangan masih cukup panjang sehingga Jogja Corruption Watch berharap dalam pembuktian nantinya JPU maupun majelis hakim dapat mengungkap selain aliran dana juga mengungkap keterlibatan pihak lain dalam perkara ini.
Di sisi lain, Kuasa Hukum Sri Purnomo, Rizal mengatakan tidak ada aliran dana hibah pariwisata ke rekening pribadi kliennya.
Menurutya tidak terjadi pengkayaan diri maupun penambahan aset pribadi terkait dana hibah pariwisata.
“Dana itu ada, tersalurkan, dan digunakan. Yang dipersoalkan adalah soal peruntukan dan tafsir kebijakan, bukan dana yang menguap,” katanya di PN Tipikor Jogja.
Rizal menilai persoalan yang diperdebatkan berada pada penafsiran kebijakan, bukan pada dugaan hilangnya uang negara. Kehadiran kliennya dalam persidangan merupakan bentuk penghormatan terhadap proses hukum yang berjalan.“Sejak awal klien kami kooperatif dan percaya bahwa seluruh fakta akan diuji secara adil di pengadilan,” katanya.
Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Yogyakarta, perkara korupsi ini terdaftar di PN Yogyakarta tanggal 15 Desember.
Perkara teregistrasi dengan nomor 71/Pid.Sus-TPK/2025/PN Yyk.
Sri Purnomo dijerat dengan pasal berlapis. Untuk dakwaan Kesatu Primer, SP disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo.
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara untuk dakwaan Subsidair, SP dikenakan Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Selain itu, Penuntut Umum juga menyertakan dakwaan atau Kedua, yakni Pasal 22 UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. (*)