Gelombang Demo Dinilai Akibat Akumulasi Krisis Politik Sejak Era Jokowi

JAKARTA, BERNAS.ID – Pakar Hukum Tata Negara Tomu Pasaribu menilai rangkaian aksi unjuk rasa yang terjadi di berbagai daerah belakangan ini bukanlah peristiwa spontan.

Menurutnya, gejolak tersebut merupakan akumulasi krisis politik dan pemerintahan yang sudah berlangsung lama, terutama sejak era Joko Widodo.

“Sejak zaman Jokowi, praktik inkonstitusional itu terus berlanjut, termasuk di DPR.

Undang-undang lahir tanpa dasar kuat.

Itu akumulasi besar, tidak bisa selesai sebentar.

Situasi ini bisa mengulang 98,” kata Tomu dalam keterangannya, Senin (1/9/2025).

Ia menegaskan, masalah utama yang dihadapi bangsa saat ini bukan sekadar demonstrasi jalanan, melainkan rusaknya konstitusi yang menjadi fondasi negara.

“Rakyat punya kedaulatan, tapi tidak pernah diperhatikan. Dalam ucapan iya, dalam perbuatan tidak.

Inilah akar kemarahan publik,” ujar pria yang akrab disapa Tom ini.

Baca Juga : Demonstrasi Disertai Kericuhan Terjadi di Sejumlah Tempat, Begini Pernyataan Muhammadiyah

Tom menilai gelombang aksi yang terjadi masih berupa riak kecil.

Namun jika dibiarkan, eskalasi bisa membesar. “Demo sekarang tidak terarah, tidak teratur. Ada penyusup, ada penggerak di belakang layar.

Tapi yang jelas, ini lahir dari kemarahan rakyat yang merasa diabaikan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, kondisi tersebut berbeda dengan krisis 1998.

Saat itu, gerakan mahasiswa memiliki arah dan tujuan yang jelas, yakni menjatuhkan Soeharto. “Kalau dulu terstruktur, ada tujuannya.

Sekarang ini liar, karena elite politik yang bermain.

Yang harus dituntut adalah para elite yang merusak konstitusi,” tegasnya.

Tom juga memberi peringatan kepada Presiden Prabowo Subianto agar berhati-hati memilih orang-orang di sekelilingnya.

Menurut dia, kesalahan dalam menentukan lingkaran terdekat bisa berakibat fatal.

“Kalau Prabowo tidak bertemu orang yang tepat, dia bisa hancur.

Banyak operator politik sekarang hanya pencuri ide, bukan pemikir.

Mereka tidak punya arah yang jelas,” ucapnya.

Ia menilai langkah Prabowo meminta DPR memanggil berbagai pihak terkait sudah baik, namun belum menyentuh persoalan pokok.

“Selama ini yang dipanggil DPR hanya aktivis yang bisa diatur. Yang kritis jarang dipanggil.

Jadi masalah tidak pernah selesai,” jelasnya.

Baca Juga : Tom Pasaribu Tantang Luhut Binsar Panjaitan Soal Dugaan Pelanggaran Konstitusi oleh Jokowi

Dalam pandangannya, Polri turut menjadi korban dalam situasi politik yang kian panas.

Ia menuding kerusakan institusi kepolisian sudah berlangsung sejak lama. “Institusi Polri sudah lama dirusak sejak era sebelumnya.

Sekarang polisi sering jadi korban di lapangan, tapi akar masalah tidak pernah dituntaskan,” ungkap Tom.

Ia mencontohkan, penanganan aksi unjuk rasa seringkali tidak terarah sehingga justru melahirkan korban dari pihak kepolisian.

“Itulah akibat institusi yang dilemahkan. Begitu institusi itu dirusak, pasti akan kacau,” tambahnya.

Tom menyebut eskalasi gejolak politik saat ini sulit diprediksi.

Berbeda dengan 1998 yang memiliki arah jelas, kondisi sekarang dinilainya liar dan tidak mudah dikendalikan. “Eskalasi ini tidak bisa diatur.

Demo yang terjadi sekarang ibarat api kecil di hati rakyat.

Kalau tidak segera diatasi, bisa membesar dan tidak bisa diredam,” ujarnya.

Ia pun mengingatkan bahwa semua permasalahan bermuara pada konstitusi.

“Siapapun lawan saya berdebat boleh, tapi faktanya konstitusi kita hancur.

Itu masalah hakiki bangsa ini,” tegasnya.

Lebih lanjut Tom mengatakan, dengan menekankan bahwa tanggung jawab utama ada di tangan elite politik.

“Kalau akar masalah tidak dibereskan, krisis akan terus berulang. Bukan hanya soal demo, tapi menyangkut arah perjalanan bangsa,” pungkasnya. (DID)