Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Gelar Rakorendal 2025, BNPP Tegaskan Komitmen Bangun Kawasan Perbatasan yang Tangguh dan Sejahtera

Oleh: Redaksi Bernas•18 November 2025
Gelar Rakorendal 2025, BNPP Tegaskan Komitmen Bangun Kawasan Perbatasan yang Tangguh dan Sejahtera
Foto: Redaksi Bernas
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"BOGOR, BERNAS.ID Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menggelar Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah..."

🗓️ Dipublikasikan pada 18 November 2025.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

BOGOR, BERNAS.ID – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menggelar Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025 pada 18–19 November 2025 di Hotel Sentul Lake, Bogor. Kegiatan ini dihadiri 18 gubernur dari wilayah perbatasan, para bupati/wali kota, serta kementerian dan lembaga terkait.

Rakorendal dibuka oleh Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Djamar Chineseago bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Kepala BNPP. Sekretaris BNPP Komjen Pol.

Makhruzi Rahman turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Forum ini membahas penyelarasan arah pembangunan kawasan perbatasan dengan RPJMN 2025–2029 sesuai amanat UU 43/2008 tentang Wilayah Negara. Pembangunan perbatasan diarahkan untuk memperkuat sektor politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.

Baca Juga : BNPP Resmikan Jalur Perlintasan Baru RI–Timor Leste di PLBN Napan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan visi pengelolaan perbatasan 2025–2029, yakni terwujudnya kawasan perbatasan yang tangguh, mandiri, sejahtera, dan adaptif melalui penguatan pertahanan, swasembada sumber daya, serta ekonomi berkelanjutan yang bertumpu pada potensi lokal.

Visi ini diterjemahkan menjadi penguatan pertahanan dan keamanan kawasan perbatasan sebagai garda terdepan NKRI, pembangunan sistem pengawasan dan penegakan hukum lintas batas yang kokoh, peningkatan kapasitas kawasan melalui tata ruang, pengembangan potensi unggulan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta perbaikan tata kelola kelembagaan agar pengelolaan perbatasan lebih efektif, efisien, dan terkoordinasi lintas sektor.

Pada sesi I, Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan memaparkan kebijakan perencanaan serta alokasi anggaran pembangunan perbatasan 2025–2029. Sesi II hingga IV membahas infrastruktur, pembangunan ekonomi, penyediaan kebutuhan dasar, dan dukungan langsung dari kepala daerah perbatasan seperti Riau, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Papua.

Sesi V menghadirkan tiga deputi BNPP yang memaparkan kondisi lapangan, tantangan, serta langkah strategis pengelolaan batas negara ke depan.

Baca Juga : Efisiensi Anggaran BNPP, Mendagri Prioritaskan 15 PLBN Tetap Operasional

Rakorendal juga digunakan untuk mengevaluasi realisasi program sampai triwulan III 2025.

Forum ini memetakan persoalan di lapangan dan merumuskan langkah optimalisasi program menuju penyusunan Rencana Aksi 2027.

BNPP menyampaikan bahwa jumlah anggota BNPP meningkat signifikan dari 18 menjadi 40 kementerian/lembaga, sesuai Keputusan Kepala BNPP Nomor 35.04-265 Tahun 2025. “Kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mewujudkan kawasan perbatasan yang berdaya saing dan sejahtera,” kata Komjen Pol. Makhruzi Rahman.

BNPP menargetkan pembangunan kawasan perbatasan di 18 provinsi, 74 kabupaten/kota, 22 PKSN, dan 204 kecamatan prioritas sesuai RPJMN 2025–2029. Hingga kini, BNPP telah menyelesaikan pembangunan dan pengoperasian 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

BNPP mengalokasikan anggaran Rp 6,41 triliun untuk program 2025 yang meliputi pengelolaan batas negara, pengawasan lintas batas, pembangunan kawasan perbatasan, dan penguatan kelembagaan.

Mendagri Tito menegaskan pentingnya menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda depan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, bukan lagi wilayah tertinggal.

Melalui Rakorendal 2025, BNPP berharap rumusan kebijakan dan arah pembangunan yang lahir dari forum ini menjadi landasan kuat untuk mewujudkan kawasan perbatasan yang tangguh, mandiri, dan sejahtera, sekaligus memperkokoh posisi Indonesia di beranda depan NKRI. (DID)

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram