FKMPS Ingatkan Pemerintah Tak Buru-buru Tulis Sejarah Indonesia

JAKARTA, BERNAS.ID – Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Sejarah (FKMPS) menyampaikan apresiasi tinggi atas berbagai langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Ketua Dewan Penasehat FKMPS, Laksamana (Purn) Tedjo Edhie Pudjiatno mengatakan, sejumlah terobosan penting telah menjadi harapan baru bagi bangsa ini.

“Mulai dari pemberantasan korupsi dan perampasan aset hasil kejahatan, termasuk kebun sawit ilegal seluas 3 juta hektar, hingga peluncuran program Makan Bergizi Gratis (MBG), penghapusan utang UMKM, serta pendirian Koperasi Desa Merah Putih dengan dukungan anggaran yang memadai,” ujarnya di Jakarta Selasa, 8 Juli 2025.

Baca Juga : AKSI Tolak Penulisan Ulang Sejarah, Ini Alasannya

Tedjo menambahkan, FKMPS menilai rencana Kementerian Kebudayaan RI untuk menulis ulang sejarah Indonesia sebagai langkah monumental yang layak didukung oleh seluruh komponen bangsa.

Hal ini, lanjutnya, merupakan momentum strategis untuk menyusun narasi sejarah nasional yang lebih Indonesia-sentris dan membangun karakter kebangsaan.

“FKMPS, yang berdiri sejak 4 Desember 2019, adalah forum independen yang fokus pada penelitian sejarah agar generasi mendatang mengenal sejarah Indonesia secara otentik, bukan sejarah yang ditulis dari perspektif asing atau berdasarkan kepentingan kelompok tertentu,” jelasnya.

“FKMPS mendukung sepenuhnya agenda penulisan ulang sejarah yang membebaskan narasi bangsa dari glorifikasi terhadap kekuatan luar dan memusatkan pada nilai, peran, serta perjuangan rakyat Indonesia sendiri,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina FKMPS DR (HC) Heppy Trenggono mengingatkan, pemerintah agar tidak tergesa-gesa dalam proses penulisan ulang ini.

Penulisan sejarah memerlukan pendekatan yang hati-hati, jujur, dan komprehensif.

Proses yang terburu-buru sangat berisiko menghasilkan distorsi baru dan bahkan memicu perpecahan.

“Sejarah tidak boleh ditulis dengan tergesa-gesa.

Ia harus ditulis dengan integritas, disusun oleh mereka yang memahami makna bangsa, dan mampu melihat dengan mata hati serta kebijaksanaan,” terang Heppy Trenggono.

FKMPS menegaskan bahwa penulisan ulang sejarah harus dilengkapi dengan tim yang terpercaya dan objektif, serta membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi publik, terutama para peneliti dan tokoh dari berbagai kalangan yang memiliki kredibilitas akademik dan komitmen kebangsaan.

“Jangan sampai semangat meluruskan sejarah justru melahirkan distorsi baru yang lebih berbahaya,” tegas Heppy.

Intinya, lanjut Heppy, FKMPS mengapresiasi dan mendukung inisiatif Kementerian Kebudayaan untuk menulis ulang sejarah Indonesia.

Namun prosesnya harus dilakukan dengan melibatkan pihak yang lebih luas untuk menjamin penulisan dilakukan dengan jujur.

Baca Juga : Februari 2025 Jadi Bulan Sejarah Indonesia Salah Satunya Bank Emas

Ia memaparkan, FKMPS menyatakan kesiapan penuh untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan proses penulisan ulang sejarah ini berjalan dengan integritas, kecermatan, dan keberpihakan total kepada kepentingan bangsa Indonesia.

“Tujuan baik dari pemerintah ini untuk menulis sejarah ini harus kita dukung bersama.

FKMPS siap menjadi mitra pemerintah dalam hal ini,” pungkas Heppy.

Diketahui, tokoh-tokoh yang tergabung dalam FKMPS antara lain Laksamana (Purn) Tedjo Edhie Pudjiatno, Batara Hutagalung, DR (HC) Heppy Trenggono, Prof.

Taufik Abdullah, Prof. Makarim Wibisono, DR.

Rudi Gunawan, Prof. Yuddy Chrisnandi, DR. Mufti Mubarok, Prof Lily Wasitova, Bambang Wiwoho, Laksda (Purn) Surya Wiranto, serta banyak tokoh bangsa lainnya. (*/cdr)