YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang transportasi online resmi memasuki tahap finalisasi. Setelah DPR dan Pemerintah merampungkan rapat krusial, regulasi ini segera masuk proses harmonisasi dengan melibatkan pengemudi serta aplikator.
Targetnya, aturan strategis ini akan terbit akhir Agustus atau paling lambat awal September 2026.
Regulasi Lebih Luas
Berbeda dari aturan sebelumnya, Perpres kali ini tidak hanya mengatur angkutan orang, tetapi juga pengiriman barang dan makanan.
Skema pengaturan dibagi lintas kementerian: tarif angkutan orang di bawah Kementerian Perhubungan, tarif barang dan makanan diatur oleh Komisi Digital (Komdigi), sementara seluruh pelaku transportasi online dinaungi oleh Kementerian UMKM.
JogjaKita Sambut Positif
Founder sekaligus Komisaris Utama JogjaKita, Ibnu Sunanto, satu-satunya aplikator transportasi online berbasis lokal di Yogyakarta - menyambut baik langkah ini.
“Kami menyambut positif finalisasi Perpres ini dan mengapresiasi DPR serta Pemerintah yang melibatkan pengemudi dan aplikator dalam proses harmonisasi. Regulasi harus menciptakan keseimbangan antara perlindungan pengemudi, kepentingan konsumen, dan keberlanjutan perusahaan aplikator,” tegas Ibnu dalam keterangannya, Kamis (20/8/2026).
Sinkronisasi Jadi Kunci
Ibnu menilai pembagian kewenangan antar kementerian sudah tepat, namun ia menekankan pentingnya sinkronisasi agar implementasi tidak tumpang tindih.
“Yang perlu dijaga adalah sinkronisasi antarkementerian agar implementasinya tidak tumpang tindih,” jelasnya.
Tarif dan Skema Bagi Hasil
JogjaKita meminta agar penetapan tarif dan skema bagi hasil mempertimbangkan struktur biaya serta skala aplikator.
Platform lokal, menurut Ibnu, jelas berbeda dengan raksasa teknologi global.
“Kami berharap penetapan tarif mempertimbangkan keberagaman skala aplikator. Kondisi lokal tentu berbeda dengan platform besar,” ujarnya.
Harapan Industri Sehat
Ibnu menegaskan, regulasi yang lahir harus menciptakan level playing field yang setara. Pengemudi wajib memperoleh penghasilan layak, sementara aplikator tetap memiliki ruang untuk membiayai teknologi, operasional, keamanan, dan pengembangan pasar.
“Regulasi ideal adalah yang melindungi semua pihak tanpa mematikan salah satu pelaku ekosistem,” pungkasnya.
Kesimpulan
Finalisasi Perpres Transportasi Online bukan sekadar regulasi teknis, melainkan momentum besar untuk menata ulang ekosistem transportasi digital Indonesia.
Dengan keterlibatan aplikator lokal seperti JogjaKita, harapan akan lahirnya industri transportasi online yang adil, sehat, dan berkelanjutan semakin nyata.
Berita Terkait:
- Malam Puncak HUT RI ke-81 Desa Jubung, KKN Kolaboratif dan Karang Taruna Bagikan Voucher Umrah Bernilai Jutaan
- Kantah Sleman Siap Implementasikan PERINTIS 10 Hari
- Semarak Waktunya Ngeteh Indonesia Rayakan HUT RI ke-81 Bersama Masyarakat
- Jangan Sampai Saldo Hilang!
Waspadai Aplikasi Pulsa Tanpa Legalitas yang Jelas
- Erlan Nopri: RUU Perampasan Aset Harus Jadi Instrumen Hukum Luar Biasa

