Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Erlan Nopri: RUU Perampasan Aset Harus Jadi Instrumen Hukum Luar Biasa

Oleh: Christina Dewi•17 Agustus 2026
Erlan Nopri: RUU Perampasan Aset Harus Jadi Instrumen Hukum Luar Biasa
Foto: Istimewa
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"Erlan menilai langkah Komisi III yang melibatkan masyarakat dalam pembahasan RUU Perampasan Aset ini sudah tepat"
Direktur Garuda Institute, Erlan Nopri

🗓️ Dipublikasikan pada 17 Agustus 2026.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, BERNAS.ID — Komisi III DPR RI mendapat apresiasi dari Direktur Garuda Institute, Erlan Nopri, atas langkahnya membuka ruang partisipasi publik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Menurut Erlan, sikap DPR yang menerima masukan dari berbagai kelompok masyarakat menunjukkan komitmen terhadap proses legislasi yang transparan dan inklusif.

RUU Perampasan Aset sendiri telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun sidang 2026–2027.

Erlan menilai, penempatan regulasi ini sebagai prioritas menandakan keseriusan DPR dalam menghadirkan undang-undang yang berkualitas dan memiliki legitimasi kuat di mata publik.

"Ini komitmen DPR untuk menghasilkan undang-undang yang substansinya kuat dan dipercaya masyarakat," ujar Erlan, Senin (17/8/2026).

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa RUU Perampasan Aset termasuk dalam 43 rancangan undang-undang yang tengah disusun bersama pemerintah.

Instrumen Hukum untuk Kejahatan Luar Biasa

Erlan menekankan, bahwa Indonesia membutuhkan regulasi perampasan aset dengan prinsip extraordinary crime requires extraordinary legal instrument.

Menurutnya, pemberantasan kejahatan luar biasa seperti korupsi harus dilengkapi dengan instrumen hukum yang tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga memastikan pelaku tidak kembali menikmati hasil kejahatannya.

"Extraordinary power membutuhkan extraordinary accountability," tegasnya.

Tujuan Strategis

RUU Perampasan Aset diharapkan memiliki sejumlah tujuan strategis, antara lain:

- Mengambil kembali hasil tindak pidana yang dikuasai pelaku.

- Memutus sumber pendanaan sindikat kejahatan.

- Memberikan efek pencegahan bagi tindak pidana korupsi dan kejahatan terorganisir.

Partisipasi Publik Jadi Kunci

Erlan menilai langkah Komisi III yang melibatkan masyarakat dalam pembahasan RUU ini sudah tepat. Dengan proses yang transparan, regulasi yang dihasilkan akan memiliki legitimasi lebih kuat.

"Partisipasi publik memastikan undang-undang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga diterima dan dipercaya masyarakat," pungkasnya.


Berita Terkait:

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram