YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mengkritik langkah digitalisasi penyiaran dalam prakteknya masih terhenti pada elektronifikasi, dan belum benar-benar menerapkan digitalisasi. Ini yang dilakukan oleh Pemda DIY
Berbicara dalam Sosialisasi Perda No 13/2016 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran, Jumat, (20/2/2026), Eko menegaskan di era disrupsi teknologi informasi dan komunikasi, banyak media arus utama yang harus beradaptasi. Termasuk bisnis penyiaran di daerah-daerah seperti di DIY.
“Apa yang dijalankan pemerintah saat ini masih urusan elektronifikasi belum digitalisasi.
Ini penting jadi perhatian. Pemerintah bilang digitalisasi, tapi jauh konsep proses bisnisnya. Termasuk urusan birokrasi pemerintahan kita,” kata Eko.
Baca juga: Akademisi Serukan Penghentian Revisi UU Penyiaran
Khusus berkaitan dengan kondisi penyiaran di daerah, menurut Eko ada sejumlah tantangan yang dihadapi dalam industri penyiaran.
Berkaitan dengan independensi dan isi konten, media penyiaran daerah diberikan keleluasaan dalam pengembangan isi siaran.
“Perda DIY No 13/2016 memberikan pesan jelas. Penyiaran di daerah harus diproduksi dan diisi dengan muatan nilai lokal. Hanya kita maklum bersama kondisinya jauh dari ideal termasuk soal bisnis penyiaran,” kata Eko.
Merespons kondisi terkini, Eko menyebut dengan perilaku publik dan algoritma media sosial, hal hal serba viral memiliki masa tayang yang pendek.
Ada tiga hal yang penting selalu diperhatikan oleh pelaku industri penyiaran baik awal media atau wartawan juga institusi media yaitu integritas, keberanian dan jejaring.
“Tantangan media dan wartawan hari ini, bagaimana media mampu menggerakkan sikap.
Kekuatan isi media saya percaya bisa independen . Kalau viral juga tidak lama. Saya percaya konten media bisa jadi agenda publik, mari berjuang bersama sama,” kata Eko. (den)